![]() |
| Luapan emosi ibu korban dan trauma siswa yang mengaku tak mau lagi makan MBG. Ini menunjukkan dampaknya bukan hanya fisik tapi psikologis. |
Karo, Liputan12.com — Kunjungan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjenguk siswa yang menjadi korban dalam insiden program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, berlangsung dalam suasana tegang. Rasa haru dan simpati yang semula mewarnai kunjungan berubah menjadi luapan emosi dari salah satu orang tua korban.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, seorang ibu dari siswa korban menyampaikan kekecewaannya secara langsung kepada Kepala BGN. Dengan nada emosional, sang ibu mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan anaknya serta mempertanyakan tanggung jawab atas insiden yang terjadi.
Trauma, Siswa Mengaku Tak Mau Lagi Makan MBG
Dalam kunjungan tersebut, seorang siswa korban juga menyampaikan pengalamannya secara langsung kepada Kepala BGN. Siswa tersebut mengaku mengalami trauma dan menyatakan tidak ingin lagi mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan di sekolah.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa insiden yang dialami para siswa tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak psikologis kepada anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi secara aman.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena program MBG menyasar peserta didik sebagai penerima manfaat utama. Evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan bahan pangan, pengolahan, distribusi hingga pengawasan makanan dinilai penting untuk memastikan keamanan makanan yang diterima siswa.
MBG Watch Desak Penegakan Hukum
Persoalan tersebut juga mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis MBG Watch mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan dalam program tersebut.
Mereka meminta agar pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperiksa apabila ditemukan indikasi kelalaian atau pelanggaran terhadap standar operasional dan keamanan pangan.
“Ini menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Kunjungan dan permintaan maaf saja tidak cukup jika nantinya ditemukan adanya kelalaian. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai ketentuan hukum,” tegas pihak MBG Watch.
Aktivis juga meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi memastikan akar persoalan segera ditemukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Insiden di Kabupaten Karo tersebut menjadi evaluasi penting bagi pelaksanaan program MBG. Pemerintah dituntut memperkuat pengawasan, standar higienitas, keamanan bahan pangan serta prosedur pengolahan dan distribusi makanan agar program pemenuhan gizi bagi siswa benar-benar memberikan manfaat tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Reporter/Editor: Agus Mandie





