JAKARTA, Liputan12.com — Pernyataan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibandingkan upaya penciptaan lapangan kerja telah menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan luas di kalangan masyarakat serta kalangan ahli.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara yang kemudian menjadi judul pemberitaan pada Jumat (30/01/2026). Menurut pejabat tersebut, program pemberian makanan bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dinilai memiliki urgensi yang lebih tinggi sehingga perlu segera dijalankan secara masif.
Namun, pandangan ini menuai tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Banyak pengamat menilai bahwa kedua hal tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama pentingnya, sehingga muncul pertanyaan terkait prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan nasional.
Wahyudi, salah satu pengamat ekonomi, mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat saat merancang setiap program pembangunan. "Pemerintah kalau mau bikin program, imajinasikan juga sebagai masyarakat. Karena apa yang direncanakan dari atas harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan," ujarnya.
Di sisi lain, muncul pula seruan dari berbagai pihak agar program MBG ini tidak hanya dijalankan secara sepihak, tetapi juga perlu dibenahi dan dibersihkan dari berbagai kelemahan serta kendala yang pernah muncul dalam pelaksanaan program serupa di masa lalu. Tujuannya adalah agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat pulih kembali.
Masyarakat berharap bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat. Tidak hanya sebatas program yang diumumkan, tetapi juga mampu berjalan seimbang dengan upaya-upaya lain seperti membuka kesempatan kerja agar perekonomian rakyat dapat bergerak dan mandiri secara bertahap.
