Sampang – Liputan12.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar sidang Pemandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang yang dihadiri oleh seluruh fraksi serta pihak Pemerintah Daerah ini menjadi ajang bagi anggota DPRD untuk memberikan catatan dan pertanyaan tegas, guna memastikan bahwa anggaran daerah dapat berjalan tepat guna dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Sampang.
Sorotan Utama dari Seluruh Fraksi
Setiap fraksi di DPRD Sampang menyampaikan sejumlah pertanyaan mendasar yang menjadi perhatian utama terkait penyusunan dan alokasi anggaran tahun depan. Beberapa poin penting yang disorot antara lain:
- Alasan di balik alokasi anggaran yang terbilang besar pada beberapa pos tertentu, sementara sektor-sektor lain yang juga krusial terasa minim dukungan anggaran.
- Penyebab masih adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, serta langkah yang akan diambil untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di tahun mendatang.
- Keabsahan rencana penggunaan dana yang telah disusun, apakah benar-benar dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan warga di lapangan atau masih berfokus pada program-program yang kurang mendesak.
- Mekanisme pengawasan yang akan diterapkan agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, atau praktik tidak benar dalam pelaksanaan anggaran.
Jawaban Langsung Bupati Sampang dengan Penjelasan Rinci
Menanggapi seluruh pertanyaan dan catatan dari fraksi, Bupati Sampang memberikan penjelasan secara rinci satu per satu. Ia menegaskan bahwa penyusunan rancangan APBD 2025 didasarkan pada skala prioritas utama yang telah ditetapkan bersama, yaitu dengan fokus pada tiga bidang utama:
✅ Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sampang.
✅ Perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, serta sarana prasarana pendukung lainnya yang menjadi kebutuhan dasar warga.
✅ Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendukungannya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta potensi lokal daerah.
Bupati juga menegaskan komitmen penuh terhadap efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan semangat pengelolaan keuangan negara yang harus bijaksana dan tidak boleh terbuang percuma. “Uang rakyat harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama, tidak boleh ada satupun rupiah yang terbuang sia-sia atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Penjelasan yang diberikan juga mencakup aspek pengawasan terhadap pelaksanaan setiap program yang akan dibiayai oleh APBD 2025, mulai dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah-sekolah, pembangunan fisik infrastruktur, hingga penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Daerah juga menyampaikan bahwa telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kejaksaan Negeri Sampang, guna memastikan bahwa pelaksanaan APBD 2025 berjalan dengan bersih dan terhindar dari praktik korupsi serta berbagai bentuk penyimpangan.
Mekanisme Pengawasan dan Keterkaitan Dengan Program Strategis
Sidang Pemandangan Umum ini menjadi bentuk konkrit dari pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif. DPRD berperan sebagai pihak yang mengawasi penggunaan keuangan daerah, sedangkan Pemerintah Daerah bertugas untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan kemudian mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya. Jika kedua pihak bekerja secara profesional dan saling mendukung, maka risiko kebocoran anggaran serta penyalahgunaan dapat diminimalkan secara signifikan.
Pembahasan dalam sidang ini juga dikaitkan dengan berbagai program strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2025, antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan dapur umum yang memerlukan pengawasan ketat agar bantuan dapat tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan.
- Efektivitas pengelolaan pos gaji dan kepegawaian daerah agar tidak terjadi kasus yang disebut “gaji buta” atau pembayaran kepada orang yang tidak layak menerima.
- Penyaluran anggaran pendidikan khususnya untuk pelaksanaan PPDB agar proses penerimaan siswa baru berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sampai tahap ini, proses pembahasan dan pemeriksaan terhadap rancangan APBD 2025 masih terus berlangsung. Seluruh fraksi meminta agar pihak Pemerintah Daerah memberikan penjelasan lebih rinci terkait bidang-bidang yang dinilai paling krusial, baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, maupun program bantuan sosial. Masyarakat Kabupaten Sampang menantikan hasil akhir dari pembahasan ini agar anggaran tahun depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang terasa dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Sal / @gus
