Jakarta, Liputan12.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usulan model baru pengelolaan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih fleksibel dan mudah diukur efektivitasnya. Dalam pembahasan kerja bersama dengan pemerintah terkait pelaksanaan program nasional ini, DPR mengusulkan agar anggaran yang awalnya dialokasikan untuk penyediaan makanan secara langsung, dialihkan menjadi bantuan tunai sebesar Rp15.000 per hari per anak yang disalurkan langsung ke rekening atau kartu keuangan orang tua/wali, kemudian dikelola sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi anak baik di sekolah maupun di rumah.
Usulan alternatif ini muncul sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan MBG konvensional, mulai dari keterbatasan fasilitas dapur sekolah, masalah distribusi makanan yang seringkali tidak tepat waktu, hingga kesulitan menyesuaikan jenis makanan dengan selera dan kebutuhan gizi anak sesuai kondisi daerah masing-masing.
📌 Pokok-pokok Usulan yang Diajukan:
- Nilai bantuan yang dialokasikan: Rp15.000 per hari untuk setiap anak peserta program
- Cara penyaluran dana: Ditransfer langsung ke rekening bank atau kartu elektronik yang terdaftar atas nama orang tua atau wali anak
- Batasan penggunaan dana: Khusus diperuntukkan untuk membeli bahan makanan bergizi, susu, buah-buahan, atau kebutuhan pangan lainnya yang sesuai dengan anjuran gizi daerah dan kondisi kesehatan anak
- Sistem pengawasan: Pemerintah daerah dan pusat tetap melakukan pemantauan secara berkala melalui laporan penggunaan dana yang harus diajukan secara berkala, serta melakukan verifikasi untuk memastikan dana benar-benar digunakan untuk tujuan gizi anak
🗣️ Alasan Pengajuan Usulan dari DPR
Anggota DPR yang menginisiasi usulan ini menilai model baru ini lebih efisien karena mampu memangkas biaya operasional yang biasanya dikeluarkan untuk pengelolaan dapur pusat, transportasi makanan antar sekolah, serta biaya tenaga pengelola makanan yang cukup besar. Selain itu, orang tua atau wali dianggap paling memahami kondisi kesehatan, alergi makanan, dan selera anaknya, sehingga dapat memilih asupan gizi yang paling cocok dan bermanfaat.
“Daripada harus melalui proses pengolahan, pengemasan, dan pengantaran makanan dari lokasi yang mungkin jauh, lebih baik dana bantuan langsung diserahkan ke tangan orang tua. Mereka yang paling tahu apa yang boleh dan tidak boleh dimakan anaknya, serta jenis makanan apa yang paling dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Prinsip inti program tetap sama: memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan berkualitas,” ujar salah satu inisiator usulan dari fraksi tertentu yang belum ingin menyebutkan nama.
⚖️ Tanggapan Berbagai Pihak Terkait Usulan Baru
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kesehatan menyatakan siap mempelajari usulan ini secara mendalam, termasuk melakukan studi kelayakan di beberapa daerah sebagai uji coba. Sementara itu, sejumlah pengamat pendidikan dan ahli gizi menilai model alternatif ini memiliki kelebihan utama dalam hal fleksibilitas dan relevansi dengan kebutuhan lokal, namun tetap membutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan terintegrasi agar dana tidak disalahgunakan untuk keperluan lain yang tidak terkait dengan gizi anak.
Hingga saat ini, usulan model baru pengelolaan dana MBG masih berada dalam tahap pembahasan mendalam antara DPR dan pemerintah, dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi nasional. Masyarakat luas dan berbagai elemen terkait menunggu keputusan akhir mana model pelaksanaan yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama program: meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia.
Sal/@gusmandie
