OGAN ILIR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir semakin menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, tidak hanya Ketua KPU yang menghilang, namun seluruh anggota, termasuk Rusdi Daduk, juga dikabarkan enggan memberikan penjelasan yang jelas terkait temuan kerugian negara yang mencapai hampir Rp 5,7 Miliar.
Berdasarkan upaya konfirmasi yang dilakukan awak media, pesan WhatsApp telah dikirimkan kepada seluruh jajaran KPU untuk meminta tanggapan resmi. Namun, hingga berita ini diturunkan, sebagian besar tidak membalas, sementara salah satu anggota, Rusdi Daduk, hanya merespons dengan jawaban yang dinilai tidak memuaskan dan berbelit-belit.
Dalam percakapan yang didokumentasikan, awak media menanyakan secara rinci terkait dua hal krusial:
1. Tindak lanjut hasil audit BPK yang menemukan kerugian negara sebesar Rp 5,7 Miliar.
2. Tanggapan terkait rencana orasi lanjutan yang akan dilakukan oleh DPD Jakor Sumsel.
Namun, respon yang diterima sangat mengecewakan. Rusdi Daduk hanya membalas singkat:
"Obscuur libel terkait ini ndo"
"Saya perjalas lgi kando"
Jawaban tersebut dinilai tidak menjawab pertanyaan substansial. Padahal, awak media sudah menjelaskan secara gamblang poin temuan audit yang merugikan negara, namun pihak KPU justru seolah menghindar dan tidak mau membahas masalah serius tersebut.
Rincian Temuan BPK yang Mencengangkan
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat dua poin temuan utama yang diduga merugikan keuangan negara, yaitu:
1. Belanja Barang Tidak Lengkap
Realisasi Belanja Barang yang belum didukung dengan bukti dan pertanggungjawaban yang lengkap. Nilai kerugian: Rp 908.763.347,00.
2. Pengeluaran Hibah Pilkada Tidak Sah
Pengeluaran Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu (Hibah Pilkada) yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Nilai kerugian: Rp 4.798.197.504,00.
Total kerugian negara mencapai angka Rp 5.706.960.851,00 atau hampir 5,7 Miliar Rupiah.
Sikap Menghindar Memicu Kecurigaan
Sikap Ketua dan seluruh anggota KPU yang kompak tidak membalas pesan atau hanya memberikan jawaban sepotong-sepotong ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Masyarakat menilai, hal ini menunjukkan kurangnya itikad baik dan transparansi dalam mengelola keuangan negara.
"Kami sudah menjelaskan poin-poin temuan secara jelas, tapi responnya justru menghindar dan bilang 'obscuur libel' atau alasan sedang di perjalanan. Padahal ini masalah serius menyangkut uang rakyat yang nilainya milyaran rupiah," ungkap awak media.
Publik kini menuntut kejelasan. Jangan sampai kasus kerugian negara ini ditutup-tutupi dan dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya pengembalian dan pertanggungjawaban yang jelas.
Hingga berita ini ditayangkan, masih belum ada penjelasan rinci dan memuaskan dari pihak KPU Kabupaten Ogan Ilir.
