KUDUS, Liputan12com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah eks Karesidenan Pati dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp461 miliar. Kepastian alokasi anggaran tersebut disampaikan langsung saat Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kudus, Selasa (26/5/2026).
Luthfi menekankan bahwa pembangunan daerah harus dirancang dengan pendekatan bottom up atau dari bawah ke atas, sehingga usulan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Musrenbang memang sudah diketuk, tetapi kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan daerah,” ujar Luthfi di hadapan kepala daerah, DPRD, dan jajaran organisasi perangkat daerah se-eks Karesidenan Pati.
Ia menjelaskan bahwa total anggaran Rp461 miliar telah dibagi untuk lima kabupaten di kawasan tersebut, yaitu Kabupaten Jepara mendapatkan Rp81 miliar, Kudus Rp123 miliar, Pati Rp98 miliar, Rembang Rp68 miliar, dan Blora Rp80 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut merupakan komitmen final pemerintah provinsi untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan Pantura timur Jawa Tengah.
“Kudus paling besar Rp123 miliar. Ini harga mati, tidak usah diperdebatkan lagi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya kreativitas pemerintah daerah di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung. Ia meminta seluruh pejabat publik tidak hanya bekerja secara administratif semata, tetapi juga mampu menghadirkan terobosan baru untuk memperkuat ekonomi daerah.
Ia menyebutkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menarik investasi hingga Rp16 triliun dalam satu malam melalui sebuah forum investasi beberapa waktu lalu sebagai contoh nyata bahwa daerah harus bergerak aktif dan inovatif.
“Kita tidak boleh seperti menara gading. Harus kreatif dan berani membuat terobosan,” katanya.
Di tengah tekanan geopolitik dunia seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga perang dagang global, Luthfi menyatakan kondisi ekonomi Jawa Tengah masih cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 tercatat mencapai 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,61 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Tengah juga mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,32 persen, sementara angka kemiskinan turun menjadi 9,39 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mulai memfokuskan pembangunan tahap kedua pada tahun 2027 dengan tema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor pariwisata dinilai menjadi salah satu penggerak ekonomi paling potensial. Pada tahun 2025, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh hingga 10,60 persen, melampaui sejumlah sektor lain.
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah juga meningkat signifikan. Pada 2025, kunjungan wisatawan diproyeksikan mencapai 74,4 juta orang dengan kontribusi ekonomi sektor pariwisata mencapai Rp72,62 triliun.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai program seperti pengembangan desa wisata, wisata ramah muslim, pelatihan konten kreator desa wisata, hingga penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal.
Khusus untuk wilayah Jekuti dan Banglor yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek strategis seperti peningkatan jalan penghubung antarwilayah, pengembangan wisata religi, hingga penyediaan internet bagi desa wisata.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengingatkan bahwa persoalan utama masyarakat saat ini masih berkaitan dengan lapangan kerja dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut hasil evaluasi DPRD Jawa Tengah, persoalan ekonomi menjadi keluhan terbesar masyarakat dengan persentase mencapai 57 persen.
“Yang paling dirasakan masyarakat adalah pengangguran, kesempatan kerja, kenaikan sembako, dan BBM,” ujarnya.
Ia mengapresiasi peningkatan investasi di Jawa Tengah selama tahun 2025 yang disebut menjadi salah satu yang terbesar secara nasional. Namun demikian, ia berharap investasi tersebut benar-benar berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Pembangunan harus menciptakan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sarif juga mendorong sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan usulan DPRD agar seluruh kebijakan pembangunan memiliki target yang jelas, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Penulis : Tomy
