PAYAKUMBUH, liputan12.com – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta memimpin langsung rapat koordinasi terkait penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Kepala Otonomi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, pada Rabu (22/04/2026). Rapat yang menghadirkan para pejabat utama daerah ini bertujuan untuk menyusun peta jalan penggunaan anggaran tambahan yang diperoleh.
“Kota Payakumbuh memperoleh tambahan anggaran TKD sebesar lebih dari Rp116 miliar dengan penggunaan anggaran diprioritaskan untuk enam bidang utama, yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, perbaikan kualitas lingkungan, pengendalian inflasi daerah, pemulihan ekonomi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta penyediaan bantuan untuk relokasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana,” jelas Wali Kota Zulmaeta dalam membuka rapat.
Tambahan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian TKD yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang diberikan kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk Kota Payakumbuh. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan dukungan lebih dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi daerah serta mempercepat laju pembangunan.
Wali Kota Zulmaeta menegaskan bahwa pemanfaatan tambahan TKD harus dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan dampak langsung yang nyata bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kerja sama dan sinergi yang erat antar seluruh perangkat daerah dalam merencanakan dan merealisasikan setiap program prioritas.
“Tambahan anggaran ini bukan sekadar angka pada lembaran dokumen, tetapi merupakan amanah yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Saya menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk benar-benar mempergunakan dana ini pada program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dan sesuai dengan seluruh syarat serta ketentuan yang berlaku,” tegas Zulmaeta.
Menurutnya, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan secara serius. Selain itu, perbaikan lingkungan hidup serta dukungan terhadap daerah lain yang mungkin terdampak bencana juga harus menjadi bagian dari komitmen solidaritas antar daerah di wilayah Sumatera Barat.
“Kita tidak hanya fokus pada pembangunan dalam wilayah sendiri, tetapi juga harus siap memberikan dukungan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Solidaritas antar daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul,” ujarnya.
Selain itu, Zulmaeta juga menekankan pentingnya upaya pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui program-program yang terukur dan terencana dengan baik. Menurutnya, stabilitas harga dan kemakmuran ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
“Pengendalian inflasi harus kita jaga bersama-sama, termasuk melalui intervensi yang tepat di sektor pangan dan distribusi barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, pemulihan ekonomi harus kita dorong melalui berbagai langkah seperti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas infrastruktur, serta upaya penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak,” tambahnya.
Rapat yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami arah kebijakan yang ditetapkan serta dapat menyusun program kerja masing-masing yang selaras dengan prioritas penggunaan anggaran. Para peserta rapat juga menyampaikan berbagai usulan dan masukan terkait dengan pelaksanaan program di masing-masing bidang kerja.
Pemerintah Kota Payakumbuh berharap bahwa dengan penggunaan tambahan anggaran TKD yang tepat dan efektif, dapat menjadi stimulus yang kuat dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Langkah ini juga diharapkan dapat membawa perubahan positif yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Payakumbuh.
Penulis : Aldo
