INDRAMAYU, liputan12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mengadakan rapat paripurna di ruang sidang utama pada Selasa (28/04/2026) untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Bupati Indramayu Lucky Hakim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan dari berbagai lembaga eksekutif dan stakeholder terkait. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis dan evaluasi masing-masing pansus terhadap kinerja pemerintah daerah pada tahun lalu.
Pansus I Soroti Pengembangan Desa Wisata
Pansus I yang juga merupakan Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan hasil analisisnya melalui Lina Hilmia, S.H. Pansus ini menyoroti program pengembangan 7 desa wisata yang menjadi fokus pembangunan pariwisata daerah. Menurutnya, potensi wisata tersebut berpeluang menjadi destinasi unggulan jika didukung dengan peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi yang maksimal melalui platform digital.
"Pansus I mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor wisata agar mampu bersaing dengan sektor swasta. Selain itu, perlu juga dilakukan penggalian potensi wisata baru yang belum tergarap secara maksimal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan," jelas Lina.
Pansus II Bahas Kebijakan Merger Sekolah
Pansus II yang juga Komisi II disampaikan oleh Imron Rosadi, S.Pd.I, dengan fokus pada sektor pendidikan, khususnya terkait rencana kebijakan merger sekolah. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu.
Namun, Imron menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan terencana dengan didasari kajian yang mendalam. "Hal ini menjadi penting mengingat masih banyak sekolah dengan jumlah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana prasarana yang sangat terbatas. Merger perlu memastikan kualitas pendidikan tidak menurun dan akses masyarakat tidak terganggu," ujarnya.
Pansus III Dorong Revitalisasi Pasar dan Koperasi
Hasil kerja Pansus III yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Kiki Arindi, ST., dari Fraksi PKB, fokus pada sektor koperasi, perdagangan, dan perindustrian. Dalam laporannya disebutkan bahwa masih banyak los dan kios pasar daerah yang belum terisi secara optimal, sehingga mengakibatkan potensi ekonomi lokal belum maksimal.
"Diperlukan langkah strategis berupa revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan kapasitas pedagang melalui pelatihan dan pendampingan, serta penguatan sistem pemasaran produk lokal. Selain itu, penerapan sistem e-retribusi yang bekerja sama dengan lembaga perbankan juga dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah," papar Kiki Arindi.
Pansus IV Evaluasi Infrastruktur dan Drainase
Pansus IV yang disampaikan oleh Diyanto dari Komisi IV membahas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Menurutnya, capaian kemantapan jalan kabupaten sebesar 88 persen atau sekitar 727 kilometer dari total panjang jalan 827 kilometer menunjukkan kinerja yang cukup baik.
"Meski demikian, masih terdapat sekitar 12 persen atau 99 kilometer ruas jalan dalam kondisi rusak yang memerlukan penanganan lebih serius dan berkelanjutan. Selain itu, penanganan masalah banjir dan sistem drainase yang belum optimal juga menjadi perhatian utama, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kawasan untuk mengatasi permasalahan tersebut," pungkas Diyanto.
Diharapkan hasil rapat paripurna ini dapat menghasilkan rekomendasi konkrit terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada tahun anggaran mendatang.
Penulis : Bung Arya
