 |
| Menjelang Hari Buruh 1 Mei 2026, LSM Madas Sedarah Sampang melalui Moh. Da'i kritik data pengangguran BPS yang turun jadi 2,44%. Angka disebut semu karena banyak warga terjebak sektor informal dan pengangguran didominasi usia 15-29 tahun lulusan SMP/SMA. Madas Sedarah desak pelatihan Disnaker tidak seremonial, dorong industri olahan tani, lindungi upah pekerja lokal, dan buka data BUMDes. Hari Buruh diminta jadi momen refleksi untuk pastikan buruh sejahtera, bukan sekadar tercatat bekerja. |
SAMPANG, liputan12.com – Menjelang peringatan Hari Buruh Nasional pada 1 Mei 2026, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madas Sedarah Kabupaten Sampang mengeluarkan pernyataan sikap yang menyoroti kondisi pengangguran di daerah tersebut. Kritik tajam disampaikan oleh Moh. Da'i, sebagai anggota LSM Madas Sedarah, pada Selasa (28/04/2026).
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sampang terbaru, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan penurunan dari 2,5% pada tahun 2024 menjadi 2,44% pada tahun 2025, dengan jumlah penganggur mencapai 14.744 orang. Data ini telah ramai dibahas di berbagai media sejak awal hingga April 2026.
Namun menurut Moh. Da'i, angka statistik yang tampak positif tersebut seringkali bersifat semu jika tidak diimbangi dengan kualitas lapangan kerja yang layak. Dirinya menilai bahwa banyak warga Sampang yang masuk dalam kategori "bekerja" namun sebenarnya terjebak dalam sektor informal atau bahkan bisa dikatakan sebagai pengangguran tersembunyi.
"Meski demikian masih beruntung karena semangat anak muda yang lebih memilih mencari pekerjaan di luar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi, dan negara lainnya," tegas Da'i.
Dari sisi kenyataan lapangan, pengangguran di Sampang didominasi oleh kelompok usia produktif (15-29 tahun) yang berasal dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). LSM Madas Sedarah menyoroti adanya ketimpangan yang signifikan antara jumlah lulusan sekolah dengan daya serap pasar kerja lokal yang terbatas.
LSM tersebut mendesak pemerintah daerah agar pelatihan kompetensi yang selama ini dilakukan oleh Disnaker tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau sekadar pemberian sertifikat. Pelatihan tersebut harus terhubung langsung dengan akses permodalan yang mudah serta kemudahan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal.
"Memasuki momentum May Day 2026, kami selaku kader Madas Sedarah mendorong adanya industri pengolahan hasil tani di daerah. Sehingga para buruh tani tidak sekadar menjual bahan mentah dengan nilai ekonomis rendah, melainkan mampu mendapatkan nilai tambah yang lebih baik," jelas Da'i.
Sejalan dengan itu, LSM juga menekankan pentingnya memastikan perlindungan terhadap pekerja lokal demi menjamin perolehan upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup minimum sebagai fondasi keadilan sosial. Tak hanya itu, Madas Sedarah juga menuntut keterbukaan terkait hasil dari program pemberdayaan ekonomi desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), guna memastikan efektivitasnya dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di berbagai pelosok wilayah Sampang.
"Hari Buruh 1 Mei nanti harus menjadi momen refleksi bagi seluruh pemangku kebijakan. Kami di Madas Sedarah akan terus mengawal agar buruh dan pekerja di Sampang mendapatkan hak-haknya secara bermartabat. Kita butuh rakyat yang sejahtera, bukan sekadar rakyat yang tercatat punya pekerjaan namun tetap sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli beras," pungkasnya.
Pernyataan dari LSM Madas Sedarah ini diharapkan menjadi pengingat bagi para pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat daripada sekadar mengejar target angka statistik tahunan yang belum tentu mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Penulis : Redaksi
