BUKITTINGGI, liputan12.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh kembali mencatatkan capaian positif di tingkat provinsi setelah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) meraih penghargaan atas capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2025. Penghargaan ini diserahkan dalam Rapat Koordinasi UKPBJ kabupaten/kota se-Sumatera Barat yang berlangsung di Aula Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).
“Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Payakumbuh terus bergerak ke arah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel sebagaimana hal tersebut selalu ditekankan dan ditegaskan Wali Kota Zulmaeta selama ini,” ujar Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, setelah menerima penghargaan secara resmi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti, kepada perwakilan UKPBJ Kota Payakumbuh sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam pengelolaan pengadaan di tingkat daerah.
Rida menyebutkan bahwa capaian prestasi tersebut tidak terlepas dari komitmen yang sangat kuat dari pimpinan daerah, Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, beserta seluruh jajaran Pemko Payakumbuh terhadap konsistensi dalam memperkuat sistem pengadaan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa, serta mendorong kematangan kelembagaan UKPBJ sebagai unit kerja yang bertanggung jawab.
“Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan mulai dari penyempurnaan sistem informasi pengadaan, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pengadaan, hingga penyusunan standar operasional prosedur yang lebih jelas dan terstruktur,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemko Payakumbuh tidak akan berhenti pada capaian saat ini, melainkan akan terus berusaha memperbaiki kualitas tata kelola pengadaan agar mampu bersaing di tingkat nasional.
“Ke depan, kita tidak hanya mempertahankan capaian ini, tetapi juga menargetkan posisi terbaik melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi fungsi UKPBJ. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan layanan pengadaan yang lebih baik,” ujarnya dengan penuh semangat.
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan instrumen resmi yang digunakan LKPP untuk mengukur kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah secara menyeluruh di tingkat nasional. Penilaian ITKP mencakup tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu pemanfaatan sistem pengadaan secara maksimal, kualifikasi dan kompetensi SDM di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta tingkat kematangan unit kerja pengadaan di masing-masing daerah.
Pada penilaian tahun 2025, Kota Payakumbuh berhasil menempati posisi kedua di Provinsi Sumatera Barat dengan skor capaian sebesar 91,74. Posisi pertama diraih oleh Kota Padang Panjang dengan skor 95,90. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya reformasi pengadaan yang dilakukan oleh Pemko Payakumbuh telah memberikan hasil yang signifikan.
Selain sebagai indikator kualitas tata kelola pengadaan, capaian ITKP juga menjadi salah satu poin penting dalam penilaian reformasi birokrasi di daerah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Penghargaan ini bukan sekadar capaian atau prestasi yang bisa kita banggakan semata, tetapi menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa benar-benar memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkas Rida Ananda pada akhir kesempatan tersebut.
Penulis : Aldo
