 |
| DPRD Sampang Desak Evaluasi Total Pengentasan Kemiskinan, Fiskal, dan Layanan Dasar; Bupati Komitmen Jadikan Rekomendasi Pedoman Menuju 2045 |
SAMPANG, liputan12.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat evaluasi kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir di Ruang Graha Paripurna, dengan fokus utama pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Acara ini menjadi ajang untuk mengevaluasi capaian serta mengidentifikasi poin-poin yang perlu diperbaiki guna mendukung pembangunan yang lebih baik.
Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan membuka acara dengan mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) dalam membedah dokumen LKPJ secara mendalam bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Proses pembahasan yang berlangsung selama beberapa minggu tersebut dinilai telah dilakukan dengan cermat dan komprehensif.
“Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Pansus selama proses pembahasan berlangsung. Kerja sama yang erat antara DPRD dan OPD menjadi kunci dalam memastikan evaluasi yang objektif dan konstruktif,” ujarnya dalam sambutannya.
Perwakilan Pansus Baihaki Munir kemudian memaparkan capaian ekonomi yang telah dicapai Kabupaten Sampang pada tahun 2025. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 3,45%, menunjukkan peningkatan yang positif dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 3,23%. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM yang menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.
“Kita melihat capaian ekonomi yang cukup positif dengan pertumbuhan mencapai 3,45% pada tahun 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 3,23%, yang menunjukkan bahwa langkah-langkah pembangunan yang telah dijalankan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi daerah,” jelas Baihaki.
Namun demikian, ia juga mengungkapkan adanya catatan penting terkait sektor pengentasan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi daerah. “Meski ekonomi tumbuh, kami memiliki catatan pada sektor pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Pasalnya, penurunan angka kemiskinan hanya mencapai 0,22% per tahun, yang dinilai masih terlalu lambat dan jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMD) 2025-2030 sebesar 12,26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya memberikan dampak merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Strategi penurunan kemiskinan harus dievaluasi total. Kami meminta validasi data terpadu agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih atau kelalaian dalam pendistribusiannya,” tegas Baihaki.
Selain masalah kemiskinan, DPRD juga menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah yang perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, pemerintah daerah didorong untuk melakukan digitalisasi sistem pengelolaan pajak dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum beroperasi secara maksimal.
“Hal tersebut demi meminimalisir kebocoran anggaran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang lebih kuat, daerah akan memiliki kemandirian yang lebih baik dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus perhatian dalam rapat tersebut. Pansus mendesak agar dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses, serta peningkatan upaya penanganan kasus stunting yang masih menjadi tantangan.
“Termasuk peningkatan profesionalisme manajemen di RSUD Ketapang dan berbagai Puskesmas yang ada di seluruh kecamatan. Kualitas layanan kesehatan dan pendidikan menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah,” imbuh Baihaki.
Kendati demikian, ia juga mengingatkan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun atau triwulan keempat. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kualitas fisik proyek pembangunan agar tidak dikerjakan secara terburu-buru dan mengorbankan mutu.
“Penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun akan memastikan setiap proyek dapat dikerjakan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap penggunaan uang rakyat,” tandasnya.
Menanggapi rentetan rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh DPRD, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyatakan menerima seluruh masukan dengan tangan terbuka. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis untuk perbaikan kinerja birokrasi di Kabupaten Sampang.
“Kami berkomitmen, menjadikan catatan DPRD sebagai bahan evaluasi strategis untuk perbaikan kinerja birokrasi. Setiap masukan yang diberikan adalah bentuk dukungan untuk membuat pemerintahan lebih baik dan lebih fokus pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan seluruh OPD untuk menjadikan rekomendasi dari DPRD sebagai pedoman dalam menyusun program kerja tahun depan. “Ini komitmen kita bersama menuju visi Sampang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan 2045. Kita akan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan Kabupaten Sampang yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Sonhaji
