 |
| Musrenbang RKPD 2027 di Tegal fokus percepatan infrastruktur dasar. Bupati Tegal: "Pembangunan infrastruktur, pariwisata, ekonomi syariah, dan SDM jadi prioritas." Usulan Rp456 miliar, 1.140 usulan dari desa, 314 prioritas kecamatan. Pertumbuhan ekonomi 5,97%, pengangguran 7,61%. |
SLAWI, Liputan12.com – Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Amangkurat pada hari Selasa (31/03/2026). Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai pijakan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal.
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang berfungsi untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antarinstansi serta merumuskan solusi komprehensif atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
"Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan, penguatan ekonomi syariah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama yang akan didorong secara maksimal," ujar Bupati dalam sambutannya.
Menurutnya, hasil dari Musrenbang ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 yang akan disusun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut memberikan pandangan terkait potensi pengembangan sektor unggulan daerah. Perencana Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah Suharyo Joko Purmono menilai bahwa sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk mendorong pemerataan pembangunan di tingkat daerah.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan sektor-sektor tersebut dengan berbasis komunitas, seperti melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. "Penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata ke berbagai lapisan masyarakat," jelasnya.
Di sisi lain, kondisi ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2025 mencapai angka 5,97 persen yang menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka yang masih berada pada angka 7,61 persen menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah melakukan verifikasi secara ketat terhadap seluruh usulan yang masuk dalam Musrenbang yang mencapai nilai Rp456 miliar agar setiap program tetap tepat sasaran, terutama di tengah kondisi keterbatasan fiskal dan tingginya beban belanja pegawai," ujarnya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan difokuskan pada tahun 2027, antara lain pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, penataan kawasan perkotaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan pariwisata berbasis pengalaman yang dapat menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus didorong melalui program satu desa satu sarjana dan pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu yang berprestasi.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Tegal Faried Wajdy menjelaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan melalui pendekatan partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up) untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdengar dan terakomodasi dengan baik. Dari hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan di tingkat desa, tercatat sebanyak 1.140 usulan yang kemudian melalui proses kajian dan seleksi hingga menghasilkan 314 usulan prioritas di tingkat kecamatan.
"Usulan yang masuk didominasi oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, serta peningkatan sarana pendidikan dan layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," jelasnya.
Selain melalui mekanisme usulan dari tingkat desa dan kecamatan, pendekatan inklusif juga dilakukan melalui penyelenggaraan Musrenbang tematik yang khusus mengakomodasi aspirasi kelompok perempuan, anak, program penanganan stunting, serta penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui forum Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Tegal berharap bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat semakin responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan.
Penulis : Ag
