Sampang, Liputan12.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran program Sapa Bansos 2026 yang berlangsung di Kabupaten Sampang, Madura, Selasa (3/3/2026). Kegiatan yang digelar di Pendopo Kabupaten Sampang ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa program Sapa Bansos merupakan wujud nyata dari visi pemerintah dalam membangun fondasi sosial dan ekonomi yang kokoh. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya menguatkan jaringan pengaman sosial sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi warga, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan pendampingan untuk keluar dari garis kemiskinan.
Dikatakannya bahwa program ini dirancang sebagai “bantalan ganda” yaitu sekaligus sebagai perlindungan sosial dan juga sebagai merangsang tumbuhnya ekonomi produktif di tingkat rumah tangga dan desa. “Kita tidak hanya fokus memberi bantuan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian masyarakat agar mereka mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Berbagai bentuk bantuan disalurkan secara langsung, meliputi Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) bagi para penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan sosial dan akses layanan, Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) untuk lansia dan anak-anak guna memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta Bantuan Kewirausahaan Inklusif dan Produktif (KIP) Jawara yang bertujuan memberdayakan pelaku usaha kecil agar mampu berkembang dan berdaya saing.
Tidak ketinggalan, pihaknya juga memberikan pendampingan secara langsung melalui tim operasional PKH Plus untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan pendampingan optimal dan terintegrasi dengan kebutuhan desa dan keluarga. Selain itu, bantuan zakat produktif turut didistribusikan, memotivasi pengelola zakat untuk lebih aktif memberdayakan mustahik agar mampu berwirausaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Selain program tersebut, pemerintah provinsi juga menyalurkan dukungan operasional bagi para pendamping PKH Plus, tali asih kepada anggota Tagana dan TKSK, serta program pemberdayaan desa seperti BUMDes, Desa Berdaya, Jatim Puspa, dan bantuan dana desa. Seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang untuk memperkuat struktur sosial, meningkatkan solidaritas antar warga, dan membuka peluang kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya ditentukan dari kegiatan bantuan langsung, tetapi juga dari upaya membangun ekosistem ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. “Melalui KPM Jawara dan zakat produktif, diharapkan penerima manfaat mampu tumbuh dan berkembang, serta berdaya secara ekonomi, sehingga mampu memberi manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga dan komunitasnya,” ujarnya dengan penuh semangat.
Sementara itu, Bupati Sampang, Slamet Junaidi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang disampaikan oleh Pemprov Jatim. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, sehingga mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami, dan diharapkan dapat menciptakan perubahan signifikan yang mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Kami tentunya akan memastikan agar bantuan ini digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan utama,” ujar Slamet Junaidi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Jatim dan DPRD Kabupaten Sampang, serta pejabat dari lingkungan Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang. Kehadiran mereka mencerminkan kekompakan dan komitmen bersama dalam membangun harmoni sosial dan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Sampang.
Melalui rangkaian program ini, diharapkan tercipta sebuah ekosistem sosial yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan, serta mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah provinsi bertekad terus memperkuat kolaborasi dengan kabupaten/kota, memastikan bahwa setiap program manfaat yang disalurkan benar-benar menyentuh secara langsung ke masyarakat dan mampu menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
#Redaksi
