 |
| Bendera Iran |
Surabaya, Liputan12.com – Ketegangan dan eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi terkait dan lembaga perlindungan tenaga kerja telah mengambil langkah-langkah strategis dan kesiapsiagaan tinggi untuk memastikan perlindungan maksimal serta menyusun skenario evakuasi besar-besaran jika situasi menjadi semakin tidak terkendali atau mengancam nyawa warga negara.
Berdasarkan data sistem resmi Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022–2026, terdapat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang tersebar di berbagai negara Timur Tengah. Mayoritas mereka bekerja di Arab Saudi, sebanyak 3.994 orang, mengikuti diikuti oleh pekerja di Korea Selatan sebanyak 958 orang dan Qatar sejumlah 638 orang. Sementara itu, warga Indonesia di wilayah lain yang saat ini menjadi pusat konflik secara aktif, seperti Yordania dan Lebanon, jumlahnya relatif kecil, masing-masing hanya 13 dan 1 orang. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak berwenang terus memantau secara ketat keberadaan dan kondisi PMI di kawasan tersebut.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur, Gimbar Omboi Helawarnana, mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir tidak ada penempatan PMI secara resmi di Israel maupun Iran. “Data kami yang valid dan resmi hanya data PMI yang berangkat secara legal melalui prosedur resmi. Untuk PMI yang berangkat secara ilegal dan non-prosedural, kami tidak memiliki data pasti karena tidak tercatat secara formal,” ujarnya saat dihubungi hari ini, Kamis (5/3/2026).
Dalam menghadapi kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu dan dinamis, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Langkah ini meliputi pemantauan intensif secara terus menerus melalui tim khusus, penguatan kanal komunikasi dengan PMI di lapangan, dan penyusunan skenario evakuasi secara besar-besaran apabila dipandang kondisi di kawasan tersebut semakin membahayakan keselamatan warga negara Indonesia.
Selain melalui sistem resmi, pemerintah juga telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik di bawah Direktorat Jenderal Pelindungan Kemlu RI yang bertugas memantau secara real-time situasi di kawasan konflik dan melakukan pemantauan melalui jalur komunikasi yang selalu diperbarui secara berkala. Untuk mendukung proses komunikasi yang efektif, disediakan layanan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800 yang dapat diakses langsung oleh PMI maupun keluarga mereka untuk melaporkan situasi darurat, risiko, atau permintaan evakuasi.
Dalam rangka memastikan kesiapan penuh, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan fasilitas safe house di lokasi strategis milik KBRI dan KJRI sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga negara yang membutuhkan evakuasi ataupun sedang menghadapi situasi berisiko tinggi di luar negeri. Selain itu, apabila diperlukan, proses evakuasi massal akan dilakukan bekerja sama dengan seluruh stakeholder pemerintah pusat dan daerah, termasuk pihak swasta dan lembaga eksternal terkait, yang didukung oleh protokol keamanan dan logistik yang matang.
Proses pemulangan warga Indonesia dari kawasan konflik akan difasilitasi oleh distribusi transportasi dari bandara internasional, seperti Bandara Soekarno-Hatta, menuju lokasi asal masing-masing. Pemerintah daerah di Jawa Timur, khususnya, akan melakukan pengaturan dan pengawalan ketat hingga warga tiba di daerah, termasuk menyiapkan langkah-langkah paska-pemulangan, seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, serta layanan rehabilitasi dan psikososial bagi warga yang mengalami trauma akibat situasi konflik yang dihadapi di luar negeri.
Gimbar menegaskan bahwa seluruh langkah ini dilakukan semata-mata untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. “Kami terus memperbaharui dan memperbaiki data serta strategi evakuasi secara berkala, agar ketika situasi memerlukan, proses evakuasi dapat berjalan cepat, aman, dan lancar,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini, pihaknya tetap berkomitmen menempatkan perlindungan rakyat sebagai prioritas utama, serta memastikan seluruh PMI yang berada di kawasan rawan konflik mendapatkan pelayanan terbaik, termasuk jaminan kesehatan, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Sehingga, Indonesia menunjukkan sikap tegas dan penuh kesiapsiagaan untuk melindungi warga negaranya di tengah situasi konflik di Timur Tengah yang semakin memburuk. Pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan evakuasi secara nasional dan internasional, serta memastikan bantuan kemanusiaan serta pelayanan kesehatan dan psikososial bagi PMI terdampak, demi mengurangi risiko dan dampak buruk dari konflik berkepanjangan ini.
(beritajatim)
