Sampang, Liputan12.com – Situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas, terutama menyangkut konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menimbulkan kekhawatiran nasional maupun internasional. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) setempat, mengambil langkah proaktif dengan mengimbau seluruh keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang untuk tetap aktif berkomunikasi dan menjaga informasi terkait kondisi kerabat mereka yang bekerja di luar negeri.
Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Uriantono Triwibowo, menekankan bahwa peran keluarga sangat vital dalam memastikan keselamatan dan keamanan PMI saat menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu di kawasan Timur Tengah. Ia mengingatkan, bahwa komunikasi yang rutin dan aktif dapat menjadi salah satu bentuk langkah mitigasi dini terhadap kemungkinan buruk yang bisa terjadi.
“Ketika ada dinamika tinggi seperti saat ini, keluarga harus lebih aktif menghubungi dan memperhatikan kondisi anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri. Jika dalam waktu tertentu tidak ada kabar, sebaiknya langsung melapor ke kami agar bisa kami tindak lanjuti ke kementerian terkait dan pihak berwenang lainnya,” ujarnya saat dihubungi media, Kamis (5/3/2026).
Disnaker Sampang sendiri mencatat, bahwa hingga saat ini, jumlah PMI yang bekerja di berbagai negara kawasan Timur Tengah mencapai sebanyak 481 orang sejak tahun 2023 hingga 2025. Mayoritas dari mereka berada di Arab Saudi sebanyak 409 orang, kemudian diikuti oleh 67 orang yang bekerja di Turki. Ada pula sejumlah kecil PMI yang tersebar di negara lain seperti Qatar, Yordania, dan Uni Emirat Arab, masing-masing kurang dari lima orang.
Meskipun belum ada laporan resmi dari para PMI terkait gangguan atau ancaman dari situasi di Timur Tengah, pihak Disnaker tetap meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemantauan perkembangan situasi secara terus-menerus. Mereka juga menjalin koordinasi aktif dengan pemerintah pusat, terutama kementerian terkait, serta lembaga pengawas atau perlindungan pekerja migran untuk memastikan seluruh proses penempatan dan perlindungan berjalan optimal dan tidak ada celah bagi pelanggaran ataupun kekerasan.
“Data kami ini hanya mencakup tenaga migran yang berangkat secara resmi dan terdaftar dalam sistem pemerintah. Tapi tentunya kami akan terus memonitor perkembangan di lapangan dan melakukan langkah-langkah mitigasi bersama seluruh pihak terkait agar keberadaan para PMI tetap aman dan terlindungi,” tegas Uriantono.
Disnaker Sampang mengingatkan kembali kepada keluarga PMI agar lebih aktif berkomunikasi, tidak hanya dalam rangka mengecek kondisi, tetapi juga untuk memberikan semangat dan doa agar mereka tetap kuat menghadapi situasi sulit di luar negeri. Selain itu, menjaga informasi yang akurat dan tidak menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi juga menjadi bagian penting dari upaya mencegah kepanikan dan disinformasi yang dapat memperburuk keadaan.
Pemerintah daerah dan aparat berwenang menyatakan komitmen penuh dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, terutama di kawasan rawan konflik. Melalui kerja sama yang erat dan komunikasi yang transparan dengan keluarga serta pihak terkait, diharapkan seluruh PMI bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan mendapatkan perlindungan maksimal dari pemerintah dan lembaga terkait.
Situasi ketegangan global ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan dan kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Keluarga, pemerintah, dan semua elemen harus bersama-sama bergandengan tangan dalam mengawal keberadaan PMI agar tidak menjadi korban kekerasan atau bahaya lainnya. Dengan sinergi yang baik, diharapkan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Sampang dapat lebih tenang, dan PMI di luar negeri tetap berada dalam lindungan dan aman dari ancaman apa pun.
(Redaksi)
