 |
| Pemprov Jateng dan KPK RI gelar Dialog Anti Korupsi, tekankan integritas pejabat. Gubernur Ahmad Luthfi: "Integritas tanggung jawab diri sebagai pejabat publik." Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto: "Pencegahan lebih baik, sinergitas penegak hukum kunci mengurangi korupsi." Pakta integritas ditandatangani, pejabat diingatkan "bukan sekadar formalitas". |
SEMARANG, Liputan12.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Dialog Nasional Anti Korupsi yang dihadiri oleh pejabat daerah dan perwakilan masyarakat di Gedung Grahadi, Semarang, pada hari Rabu (15/10/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan, serta mencegah praktik korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya menekankan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. "Kita harus menjadikan setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Tidak ada ruang untuk praktik yang menyimpang dari prinsip keadilan," ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Pemerintahan Daerah, Dr. Sri Mulyani, yang juga menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan. "Pencegahan harus menjadi prioritas, karena penindakan saja tidak cukup untuk mengubah budaya. Kita perlu membangun sistem yang transparan dan akuntabel," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Integritas Pemerintah Daerah, yang ditandatangani oleh seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Deklarasi ini menjadi komitmen bersama untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
"Saya berharap setiap pejabat dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas. Setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ucap Gubernur Ganjar.
Kepala Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Dr. Hadi Utomo, menyampaikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Pemprov Jateng. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK menjadi kunci dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. "Kita harus bersama-sama membangun sistem yang tidak memberikan celah bagi praktik koruptif. Pencegahan yang masif dan berkelanjutan akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa," tegasnya.
Acara ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan praktisi hukum dan akademisi. Profesor Hukum dari Universitas Diponegoro, Dr. Bambang Susilo, menjelaskan bahwa peraturan yang jelas dan pengawasan yang tegas menjadi faktor penting dalam mencegah penyimpangan. "Kita perlu menguatkan sistem pengawasan internal dan eksternal agar setiap proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan kaidah hukum," ujarnya.
Sebagai penutup, seluruh peserta sepakat untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas dan menjalankan pemantauan yang ketat. Semangat kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Penulis : Ag
