 |
| Akademisi FEB UI, Telisa Aulia Falianty, usul program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara dan dananya dialihkan untuk subsidi energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM), yang terdampak kondisi global. Telisa sarankan realokasi anggaran 10% dari program prioritas untuk kebutuhan energi yang mendesak. Pemerintah mempertimbangkan kebijakan ini untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghadapi tekanan energi global. Wacana Work From Home (WFH) juga diusulkan untuk menekan konsumsi BBM, namun perlu pengawasan ketat untuk efektivitasnya. Harga BBM di negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Kamboja sudah naik akibat fluktuasi harga minyak global. Pemerintah Indonesia belum memutuskan kenaikan harga BBM, tapi fokus pada efisiensi anggaran dan kebijakan energi. |
JAKARTA, Liputan12.com – Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengusulkan agar pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan energi nasional, khususnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, program yang memakan anggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dihentikan sementara atau sebagian anggarannya dialihkan untuk kebutuhan energi yang tengah menghadapi tantangan akibat kondisi global.
"Program prioritas yang ada, yang besar-besar, itu memang harus lebih dikaji mana yang lebih bisa direalokasi. Walaupun tidak semua, mungkin sepuluh persennya saja yang direalokasi. Artinya tidak mengganggu kepada tujuan prioritas nasional," ujar Telisa dalam keterangan yang dikutip pada hari Minggu (29/3/2026).
Konsep realokasi yang diusulkan bukan berarti menghentikan program MBG secara total, melainkan menyesuaikan penggunaan anggaran agar dapat memberikan kontribusi pada sektor yang saat ini lebih mendesak. Telisa menekankan bahwa langkah ini diharapkan bersifat sementara dan tidak mengorbankan tujuan utama dari program-program prioritas nasional.
Pemerintah diminta agar lebih cermat dalam menyusun kebijakan terkait agar stabilitas fiskal dalam negeri tetap terjaga. Menurut Telisa, langkah penyesuaian harga atau peningkatan subsidi BBM sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah seluruh alternatif efisiensi dan penghematan telah diupayakan secara maksimal.
"Jadi harus ketemu win-win-nya. Soalnya kalau yang ini nggak mau ngalah, itu nggak mau ngalah, ya susah juga kan, sedangkan kita tetap harus menyelamatkan APBN kita," ucapnya. "Harapannya ini temporer sehingga opsi menaikkan harga, sekali lagi, adalah opsi yang terakhir kalau saya lihat seperti itu sih," tandas Telisa.
Selain usulan realokasi anggaran, akademisi ini juga menyoroti wacana kebijakan Work From Home (WFH) yang akan diterapkan pemerintah guna menekan konsumsi BBM oleh masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki potensi positif jika diterapkan dengan benar, namun perlu pengawasan yang ketat agar tujuan utama untuk menekan penggunaan energi benar-benar tercapai.
"Harus ada pengawasan (kebijakan WFH tersebut)," kata Telisa kepada media. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar menjalankan aktivitas kerja dari rumah, bukan malah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan perjalanan yang tidak perlu.
"Karena bisa jadi (karena) WFH ada possibility liburan, wisata, jalan-jalan sama aja tidak hemat BBM," ucapnya mengingatkan akan potensi kontraproduktif jika kebijakan tidak diawasi dengan baik. Jika hal tersebut terjadi, penggunaan BBM akan tetap tinggi dan tidak akan tercapai target penghematan energi dari sektor masyarakat.
Latar belakang usulan dan kebijakan yang tengah direncanakan pemerintah tidak terlepas dari kondisi global yang sedang menghadapi tekanan energi. Konflik di kawasan Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia melalui Selat Hormuz berpotensi memicu krisis energi global yang lebih luas.
Beberapa negara tetangga Indonesia telah merespons kondisi ini dengan menyesuaikan kebijakan harga BBM. Negara seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, hingga Filipina telah melakukan penyesuaian harga. Pemerintah Kamboja sendiri telah menaikkan harga BBM sebesar 10 persen menjadi USD1,05 per liter, sementara Vietnam, Laos, dan Filipina mencatat kenaikan dalam kisaran 6 hingga 8 persen.
Lonjakan harga BBM di negara-negara tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore (MOPS), yaitu harga rata-rata produk minyak olahan di pasar Singapura yang menjadi acuan utama bagi pasar ritel di kawasan Asia.
Berbeda dengan negara-negara tetangga, Pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM. Sebagai alternatif, pemerintah tengah menyusun kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam seminggu, dengan kemungkinan untuk diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH diperkirakan mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meskipun efektivitasnya dalam implementasi lapangan masih menjadi bahan perdebatan dan membutuhkan evaluasi yang terus-menerus.
Penulis : Redaksi
