Jepara, Liputan12.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan gizi anak sekolah di Jepara, Jawa Tengah, kini justru menuai badai kritik dari masyarakat. Ketidakpuasan terhadap menu yang disajikan, dugaan minimnya nutrisi, hingga kecurigaan terhadap pengelolaan anggaran, membuat program ini terancam kehilangan kepercayaan publik.
Gelombang protes bermula dari unggahan viral akun Facebook Liecheng Swie yang membagikan foto menu MBG di SDN 1 Ujungwatu, Donorojo, Jepara, pada 23 Februari 2026. Unggahan tersebut langsung memicu reaksi keras dari warganet yang mempertanyakan kualitas dan manfaat program tersebut.
Kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri kritikan pedas. Banyak warganet yang menyuarakan kekecewaan terhadap menu yang dianggap tidak bergizi, tidak menarik, dan tidak sesuai dengan harapan. Bahkan, ada yang menyindir dengan menyebut MBG sebagai "program dagelan" dan menduga program ini hanya menjadi ladang korupsi baru.
"Mending duitnya dikasih ke orang tua aja, biar bisa beliin makanan yang lebih bergizi," tulis seorang warganet.
"MBG cuma bikin kaya yang punya proyek, anak-anak mah tetep aja gizinya kurang," timpal warganet lainnya.
Tak hanya soal menu, masyarakat juga menyoroti persoalan transparansi anggaran, standar porsi, dan distribusi makanan. Mereka mempertanyakan apakah dana yang dialokasikan untuk program MBG benar-benar sampai kepada siswa secara maksimal, atau justru dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kita pengen tahu, anggaran MBG itu berapa? Menu makanannya apa aja? Siapa yang jadi supplier bahan makanannya? Semuanya harus jelas, jangan ada yang ditutupi," desak seorang warganet.
Fenomena ini menunjukkan bahwa program MBG bukan lagi sekadar kebijakan pemerintah, melainkan telah menjadi isu publik yang sensitif. Masyarakat tidak hanya menuntut perbaikan menu dan kualitas makanan, tetapi juga transparansi anggaran dan pengawasan yang ketat.
Menanggapi polemik ini, pengamat sosial Purnomo Wardoyo menilai bahwa kritik masyarakat terhadap program MBG merupakan indikasi positif dari meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Ia mengatakan bahwa kritik tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai penolakan terhadap program, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak sekolah.
"Program MBG ini tujuannya mulia, yaitu untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Tapi, kalau pelaksanaannya tidak transparan dan tidak diawasi dengan baik, ya sama aja bohong," ujar Purnomo.
Purnomo menekankan bahwa ada tiga faktor utama yang memicu kontroversi terkait program MBG, yaitu:
1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme anggaran dan standar menu MBG. Banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana dana MBG dikelola, menu makanan apa saja yang seharusnya disajikan, dan bagaimana mekanisme pengawasan program.
2. Tingginya sensitivitas masyarakat terhadap penggunaan dana publik. Masyarakat saat ini semakin kritis terhadap penggunaan uang negara. Setiap ada ketidaksesuaian atau kejanggalan, masyarakat langsung bereaksi dan mempertanyakannya.
3. Tingginya harapan masyarakat terhadap manfaat langsung dari program MBG. Masyarakat berharap bahwa program MBG dapat memberikan manfaat nyata untuk kesehatan dan masa depan anak-anak. Mereka ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana yang digunakan benar-benar berkontribusi pada peningkatan gizi dan kualitas hidup peserta didik.
Sebagai langkah konkret, Purnomo menyarankan beberapa tindakan yang perlu segera diambil pemerintah dan pihak terkait agar kepercayaan masyarakat kembali pulih dan program berjalan sesuai harapan:
1. Transparansi Anggaran: Data pengeluaran, menu yang disajikan, serta proses pengadaan bahan harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Ini akan memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi isu-isu yang tidak berdasar.
2. Pengawasan oleh Tenaga Ahli & Independen: Melibatkan ahli gizi dan pengawas independen dalam memastikan standar nutrisi terpenuhi dan pendistribusian berjalan adil serta sesuai prosedur.
3. Saluran Pengaduan Resmi: Masyarakat perlu diberikan akses mudah untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka terkait pelaksanaan program, serta institusi yang bertanggung jawab harus tanggap dan bertindak cepat untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Selain itu, penting juga mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat program MBG agar mereka dapat turut serta mengawasi dan ikut terlibat secara aktif. Dengan suasana keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang tinggi, diharapkan program MBG tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak penerima program.
Program ini seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk mencerdaskan bangsa melalui pemenuhan gizi yang optimal sejak dini. Kendali pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa visi ini terealisasi secara efektif dan berkelanjutan.
(Gun JPR)
