 |
| Foto: AKPERSI Desak Presiden Prabowo Copot Menkomdigi: Judi Online Merajalela, Negara Dinilai Kalah di Ruang Digital |
Liputan12.com
JAKARTA │ Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers
Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ.,
C.F.L.E, mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera
melakukan perombakan kabinet (reshuffle), khususnya mencopot Menteri Komunikasi
dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Desakan tersebut disampaikan menyusul maraknya praktik judi
online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa,
meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengklaim telah
memblokir ribuan situs judi daring.
Menurut Rino, klaim pemberantasan judi online tersebut
tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia menilai promosi judi online masih
dengan mudah ditemukan di berbagai platform digital, termasuk media sosial,
bahkan kerap muncul di portal-portal berita.
”Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi
faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini
menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal. Saya
menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja
secara efektif,” tegas Rino.
Rino menambahkan, Presiden Prabowo Subianto perlu menunjuk
sosok menteri yang memiliki kapasitas dan kompetensi kuat di bidang teknologi
informasi, agar mampu mengatasi kejahatan digital secara serius dan sistematis.
Selain persoalan judi online, AKPERSI juga menyoroti
buruknya komunikasi Menkomdigi dengan organisasi pers. Rino menilai adanya
kesan tebang pilih dan diskriminasi terhadap organisasi pers, padahal insan
pers merupakan corong utama penyampaian informasi pemerintah hingga ke akar
rumput.
Rino mengungkapkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat AKPERSI telah
dua kali melayangkan surat audiensi kepada Menkomdigi untuk berdiskusi terkait
masa depan media dan kontribusi pers terhadap pemerintah. Namun, surat tersebut
tidak mendapat respons.
Bahkan, AKPERSI telah mengirimkan surat melalui Wakil
Presiden Republik Indonesia agar Menkomdigi atau perwakilannya berkenan hadir
dan memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI yang
dihadiri perwakilan 33 DPD dan 100 DPC se-Indonesia.
”Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor:
B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI
dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja
tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujar Rino.
Rino menegaskan, kegagalan komunikasi dan lemahnya
penanganan judi online berdampak serius bagi masyarakat. Ia menyebut telah
banyak korban yang mengalami depresi hingga kehilangan nyawa akibat jeratan
judi online.
Sebagai penguat, ia merujuk pada data Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi judi online
sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai
bukti bahwa jaringan kejahatan digital masih beroperasi secara masif dan
terorganisir.
AKPERSI menegaskan bahwa tuntutan reshuffle ini bukan
bentuk intervensi politik, melainkan langkah penyelamatan ruang digital
nasional dari kerusakan yang lebih parah. Selain itu, reshuffle dinilai penting
untuk membangun kembali harmonisasi komunikasi antara pemerintah dan insan pers,
tanpa diskriminasi.
“Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan
baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,”
kata Rino.
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil
langkah konkret dan tegas demi menyelamatkan Ruang Digital Nasional serta
melindungi generasi bangsa dari bahaya judi online.
(DPP AKPERSI)
