liputan12.com
25-11-2025
Riau-inhil
Tembilahan - Di era keterbukaan informasi, pejabat publik dituntut untuk memiliki mental baja. Pasalnya, setiap kebijakan dan tindakan mereka akan menjadi sorotan publik.
Dalam hal ini. Indra,menegaskan bahwa pejabat yang anti-kritik sebaiknya tidak usah bermimpi menduduki jabatan strategis.
"Kalau tidak ingin dikritik, jangan jadi pejabat publik. Lebih baik tinggal di rumah saja men jadi 'kepala rumah tangga'," ujar Indra dengan nada tegas.
Menurut Indra, kritik adalah bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik. Pejabat publik digaji oleh rakyat, sehingga sudah seharusnya mereka siap menerima masukan, bahkan kritikan pedas sekalipun.
"Kritik itu bentuk pertanggungjawaban publik. Kalau ada pejabat yang anti-kritik, patut dipertanyakan komitmennya dalam melayani masyarakat," lanjutnya.
Indra juga menyoroti bahaya dari mentalitas "Asal Bapak Senang" (ABS) yang kerap menghinggapi pejabat publik. Menurutnya, Kepala Daerah ataupun pejabat yang anti-kritik cenderung hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan kepentingan rakyat.
"Kepala Daerah ataupun Pejabat seperti ini hanya akan membuat kebijakan yang tidak efektif dan merugikan masyarakat," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan bahwa pejabat yang tidak siap dikritik akan kesulitan menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka akan cenderung defensif dan menutup diri dari masukan konstruktif.
"Ini bisa merusak iklim demokrasi yang sehat. Pejabat seharusnya terbuka terhadap kritik dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja," pungkasnya.
Pernyataan Indra ini menjadi tamparan keras bagi para pejabat publik yang alergi terhadap kritik. Pesan yang ingin disampaikannya jelas: jika tidak siap dikritik, jangan jadi Kepala Daerah ataupun pejabat publik!.
Syahroni
0 Komentar