Palembang liputan 12. com
Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., SH, kembali melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pembatasan pengisian BBM jenis solar yang diberlakukan melalui surat edaran Gubernur Sumsel.
Dia menilai aturan tersebut tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi mengorbankan hak masyarakat untuk hidup layak dan mencari nafkah.
Selain itu, dirinya juga menilai kebijakan tersebut disusun tanpa pemahaman menyeluruh terhadap kondisi lapangan dan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Kritikan tersebut disampaikannya menyikapi pasca diterbitkan surat edaran itu terpantau di lapangan justru anteran pengisian BBM kian mengular di sejumlah SPBU.
Menurut Andreas, aturan pembatasan waktu pengisian solar hanya menambah tekanan bagi sopir angkutan, pengusaha transportasi, hingga masyarakat umum yang bergantung pada BBM bersubsidi dalam aktivitas sehari-hari.
“Kebijakan ini jelas dibuat di meja kerja, tetapi bebannya ditanggung rakyat di jalan. Antrean makin panjang, biaya operasional naik, dan aktivitas masyarakat terganggu,” ujar Andreas dalam keterangan tertulis yang diterima, pada Sabtu (22/11/2025).
Aktivis lingkungan dan kebijakan ini menilai pembatasan waktu pengisian solar telah menimbulkan antrean panjang di SPBU, menumpuknya kendaraan berat pada titik tertentu, serta meningkatnya biaya operasional akibat waktu tunggu yang lebih lama.
Kondisi ini, lanjutnya, menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut tidak didasarkan pada pemetaan masalah secara komprehensif.
“Ini kebijakan yang dibuat dari meja kerja, tetapi dampaknya dirasakan langsung di jalan raya. Pemerintah harus turun ke lapangan, bukan sekadar mengeluarkan aturan di atas kertas,” ujar Banteng Parlemen Juluk Andreas.
Andreas menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan sebelum memahami persoalan riil yang terjadi di lapangan. Menurutnya, solusi yang ditawarkan harus menyentuh akar masalah tata kelola BBM, bukan sebatas mengatur jam operasional.
“Pemerintah harus turun langsung. Lihat sendiri bagaimana sopir mengantre berjam-jam demi mendapatkan solar. Jangan membuat kebijakan tanpa dialog dan tanpa pemetaan masalah yang jelas,” katanya.
Ia juga menilai bahwa perbaikan tata kelola distribusi, penghitungan ulang kuota BBM subsidi, serta penertiban kendaraan saat pengisian merupakan langkah yang lebih mendesak.
Andreas menekankan perlunya memastikan ketersediaan solar di seluruh SPBU di Palembang agar masyarakat tidak terus dirugikan.
“Jangan persulit rakyat atas nama kebijakan. Hak masyarakat untuk hidup layak dan mencari nafkah tidak boleh dikorbankan hanya karena tata kelola yang tidak efektif,” tegasnya.
Andreas mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengevaluasi surat edaran tersebut agar tidak memperparah kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para sopir dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
(Koresponden: Budi R/wnd#palembang)
