Sulut- Liputan12, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kibar Nusantara Merdeka memberikan perhatian serius terhadap dinamika perubahan anggaran tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hingga saat ini publik menyoroti belum adanya penjelasan terbuka mengenai proses dan kesepakatan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Talaud.
Sekjen LSM Kibar Nusantara Merdeka Yohanes Missah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah prinsip utama yang harus dijaga. “Perubahan anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kepentingan rakyat secara langsung. Oleh karena itu semua prosesnya harus terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Pihak LSM Kibar juga mendorong semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Talaud di atas kepentingan kelompok atau politik. Bahkan ditegaskan bahwa proses perubahan anggaran harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan yang merugikan masyarakat. Hal penting lainnya adalah diskusi terbuka dan konstruktif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait anggaran. Ini dianggap penting untuk mendapatkan masukan dan gambaran yang lebih luas demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Jika ada perbedaan pendapat antara Pemkab dan DPRD, maka harus segera diselesaikan secara terbuka dan profesional. Bukan ditutup-tutupi, karena publik berhak tahu ke mana arah penggunaan anggaran daerah,” tambah Yohanes.
Dalam konteks ini, dukungan masyarakat untuk melakukan pengawasan menjadi sangat signifikan. LSM Kibar mengajak warga untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi proses perubahan anggaran, sehingga dapat diketahui apakah dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
LSM Kibar Nusantara Merdeka menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi jalannya proses perubahan anggaran tahun 2025 di Talaud. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum, pihaknya siap melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan agar masalah anggaran yang krusial ini dapat ditangani secara baik demi kesejahteraan masyarakat Talaud. Perhatian yang serius terhadap pengelolaan anggaran diharapkan dapat mencegah potensi masalah di masa mendatang
0 Komentar