Palembang liputan 12. com
Kamis,04/09/2025
Bertempat di ruang Rapat Prameswara, kantor walikota Palembang.
Ratu dewa, sebagai wali kota Palembang, sekaligus Ketua satgas KKMP kota Palembang,membuka rapat koordinasi Dukungan pendanaan Koperasi Kelurahan Merah putih, oleh Bupati/walikota, merujuk dengan Permendagri nomor 13 tahun 2025.
Walikota Palembang, Ratu Dewa , didampingi Setda kota Palembang,Afrizal Hasyim,membuka secara langsung acara Rakor tersebut yang melibatkan, Pemkot, Dinas koperasi, inspektorat, Dinas terkait KKMP, camat, lurah dan seluruh ketua KKMP sekota Palembang.
Dalam sambutannya "Ratu Dewa mengungkapkan bahwa KKMP adalah proyek strategis nasional, untuk itulah hal tersebut,semua pihak terlibat untuk mensukseskan program tersebut sesuai harapan presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto."tegas walikota kepada semua yang hadir.
Ditambah kan oleh Ratu Dewa "Palembang adalah salah satu kota percontohan yang telah berhasil membentuk 107 KKMP sesuai dengan target waktu yang ditentukan,saya berharap nantinya terbentuknya KKMP dapat berjalan sesuai harapan presiden Republik Indonesia,dan berpacu dengan waktu, jangan sampai setelah terbentuk KKMP kemudian tidak berjalan, untuk itu perlu support dan dorongan Serta partisipasi aktif, dan peran serta camat dan Lurah,agar usaha KKMP dapat berjalan dengan cepat, dengan menggali usaha usaha produktif yang ada pada wilayah masing masing"tegas Ratu Dewa.
Walikota Palembang, adalah satgas yang bertanggung jawab dilapangan,atas segala kegiatan KKMP dikota Palembang, dibantu perangkat dibawah nya, Setda, inspektorat,Dinas terkait, OPD, camat dan lurah.
Selain sebagai satgas yang bertanggung jawab secara langsung, pemerintah kota Serta jajaran yang terkait juga berfungsi sebagai fasilitator, dan pengawasan terhadap kegiatan KKMP.
Setelah membuka Rakor KKMP, walikota meninggal kan ruang rapat dan selanjutnya rakor dipimpin oleh Setda kota Palembang,yang didampingi, asisten lll, kepala dinas koperasi kota Palembang,dan inspektorat,yang memberikan materi sosialisasi.
Setda kota Palembang, Afrizal Hasyim, memerintahkan kepada camat dan lurah sekota Palembang, untuk menginventarisir gegung atau fasilitas milik pemerintah yang tidak terpakai, agar nantinya dapat dijadikan kantor atau gudang bagi KKMP, agar dapat membantu mempermudah pengurus KKMP dalam beraktifitas."ujar Setda.
Di jelaskan pula oleh kepala dinas koperasi kota Palembang, mekanisme bantuan pendanaan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai arahan dengan mengikuti langkah langkah yang telah di tetapkan pemerintah pusat.
Diantara nya adalah, permohonan, kajian,dan persetujuan pemerintah, dalam hal ini walikota.
Kemudian KKMP sudah harus terlebih dahulu membuat proposal usaha yang akan di kembangkan, yang harus melalui proses kajian ,dan kelayakan dari pihak Bank, sebelum disetujui oleh pemerintah, sebagai rekomendasi pinjaman.
Mendengar penjelasan tersebut, peserta KKMP sedikit pesimis dengan 10langkah alur persetujuan pinjaman yang dianggap sedikit berbelit Belit, apalagi ketika, dinyatakan pinjaman tersebut harus ada jaminan dari KKMP.
Para Ketua KKMP pun mengeluhkan masalah fasilitas kantor atau tempat berkegiatan KKMP yang sampai saat ini tidak seluruhnya KKMP telah memiliki tempat/kantor.
Sehingga untuk beraktivitas usaha Belum dapat dilaksanakan secara optimal, di samping masalah permodalan.
Apalagi kerjasama dengan badan usaha lain yang dirasa sulit ditembus oleh KKMP, Tanpa ada rekomendasi dari pemerintah dalam hal ini melalui Dinas terkait.
Dari Rakor tersebut, nampak Nya, KKMP harus berjuang dari nol, dengan kemandirian, agar KKMP dapat berjalan, seperti yang di serukan oleh dinkop ,mungkin masih harus dibutuhkan rasa optimisme dan semangat membangun ekonomi kerakyatan yang tinggi, untuk mewujudkan KKMP yang maju dan berkembang, untuk ekonomi rakyat yang berdaulat, mandiri dan sejahtera.
Agar KKMP betul betul menjadi proyek strategis nasional yang betul betul berpihak kepada ekonomi kerakyatan.
Dan dapat mewujudkan peningkatan ekonomi,yang mensejahterakan rakyat Indonesia.
(Wnd#palembang)
0 Komentar