Liputan12,Com
RIAU-TEMBILAHAN-(Inhil)
09-08-2025
INHIL-Desa patah parang,
Program ketahanan pangan dan sejumlah kegiatan lainnya di Desa patah parang Kecamatan sungai batang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menuai sorotan. Kepala Desa patah parang Kades, diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa, terutama terkait program pembuatan badan jalan desa menuju ke lintas samudra
Dugaan ketidakterbukaan ini mencuat setelah muncul sejumlah keluhan dari masyarakat serta hasil penelusuran media ini yang tidak mendapat jawaban yang substansial.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, ke pada kades patah parang terkesan menghindar melakukan konfirmasi. Bahkan, ia enggan menjelaskan secara rinci realisasi kegiatan desa, dengan alasan komunikasi melalui chat bisa menimbulkan kesalahpahaman..
Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya yang enggan di sebut kan nama nya,
Mengatakan kalau badan jalan tersebut bukan lah dari dana desa
Melainkan kesepakatan dari pihak pelaksana)pekerja dengan kelompok tani,
Dengan perjanjian pelaksana/pekerja,mendapat kan upah dari pekerjaan badan jalan tersebut,pelaksana/pekerja
mendapat kan tanah seluas 200 hektar dari kelompok tani.
“Semua belanja kebutuhan program desa itu ditentukan sendiri oleh Pak Wali. Tidak ada transparansi. Kegiatan seolah hanya formalitas, tetapi sebenarnya digunakan untuk keuntungan pribadi,” ungkap sumber tersebut.
Program-program yang seharusnya menyasar pemulihan ekonomi desa seperti pembangunan fisik, bantuan langsung tunai (BLT), dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga dinilai tidak jelas hasil dan manfaatnya.
Bahkan hingga kini, belum ada informasi terbuka terkait kelompok pengelola atau hasil usaha dari program ketahanan pangan dan BUMDes yang dimaksud.
Namun, dari seluruh alokasi dana tersebut, berbagai kegiatan penting seperti pembangunan fisik dan program ekonomi masyarakat justru minim pengawasan dan tidak memberikan hasil yang jelas di lapangan.Sekitar Rp 170.000.000 juta lebih yang diduga diselewengkan .
“Coba cek ke lapangan, tanyakan langsung ke masyarakat. Program ketahanan pangan dan BUMDes tidak jelas jalannya, usaha tidak terlihat, tapi dana sudah habis,” tambah sumber tersebut.
Masyarakat dan sejumlah pihak mendesak Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera turun ke lapangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di patah parang. khususnya untuk tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024.
menurut warga,tidak pernah diaudit secara terbuka oleh Inspektorat. Mereka berharap audit ini bisa membuka tabir dugaan penyalahgunaan dana dan memperjelas ke mana sebenarnya anggaran negara itu diarahkan.
“Kami ingin tahu ke mana dana desa digunakan. Jangan hanya SPJ (laporan pertanggungjawaban) di atas kertas yang rapi, tapi kenyataan di lapangan nol,” pungkas salah seorang warga.
Catatan Redaksi sampai saat ini terus berupaya menggali informasi lanjutan dari instansi terkait dan membuka ruang klarifikasi kepada pihak terkait. Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi tambahan melalui saluran pengaduan media ini.
(Abas)
0 Komentar