LIPUTAN12.COM, Sungai Penuh – Gabungan aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menggelar aksi demonstrasi, Selasa (10/6). Aksi ini berlangsung di depan Kantor Inspektorat Kota Sungai Penuh dan Kejaksaan Negeri Sungaipenuh, menuntut transparansi serta penegakan hukum atas dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal.
Dalam orasinya, para aktivis mendesak pihak Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa oleh Kepala Desa Pelayang Raya untuk periode 2021–2025.
“Kami mendesak Inspektorat bertindak transparan dan profesional. Masyarakat sudah cukup dibohongi dengan laporan fiktif dan pengelolaan anggaran yang tidak jelas,” ujar Indra, salah satu aktivis, kepada wartawan.
Para demonstran mengaku telah mengantongi bukti awal dugaan penyimpangan, termasuk kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa, serta pengelolaan aset desa yang dinilai tidak transparan. Di antaranya disebutkan soal sewa alat berat seperti molen dan orgen tunggal, hingga pengadaan tanah untuk Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) yang hingga kini belum mengantongi sertifikat resmi.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan anggaran ketahanan pangan tahun 2023–2024 yang diduga fiktif dan belum pernah dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Ada indikasi kuat pengelolaan dana desa tidak sesuai aturan. Oleh karena itu, kami mendesak Kejaksaan Negeri Sungaipenuh segera turun tangan dan mengusut tuntas kasus ini,” tegas Indra.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan keresahan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang menjadi salah satu instrumen penting pembangunan di tingkat desa. Masyarakat kini menanti sikap tegas dari Inspektorat dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti dugaan korupsi yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah desa. (JP)
0 Komentar