“Dugaan tindak pidana korupsi ini bukan hanya pada kegiatan Bimtek Kepala Desa,Perangkat Desa dan BPD saja kita pantau,praktek dugaan korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara juga kita pantau pada masa Pandemi Covid-19 dengan modus dugaan transfer dana insentif langsung kutip kepada penerima insentif”.ujar Djonggi Napitupulu.
Pihak Kejaksaan dapat melakukan pengecekan bukti transfer serta bukti penarikan setelah ditransfer oleh Dinas Kesehatan kerekening para Nakes.Dan pasti rata-rata ada penarikan secara keseluruhan dari rekening Nakes,dan kemudian diduga dilakukan penyetoran kembali melalui Kepala UPT Puskesmas.
Untuk itu kita berharap,agar pihak Kejaksaan melakukan pengusutan atas dana Insentif Nakes Pandemi Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara,dimana ada terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Bahkan kita juga berharap agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan Audit terkait sumbangan kesiapan pencegahan Pandemi Covid-19.tegas Ir.I.Djonggi Napitupulu.
Terkait atas dugaan transfer dana insentif bagi Nakes Pandemi Covid-19 hanya dugaan modus perlintasan uang Nakes,dan selanjutnya dikutip kembali dari para Nakes,” Kalau terkait ini Pak, kita tidak pernah tahu karna kita hanya melaksanakan sesuai juknis. Dan pembayaran insentif langsung dikirim ke rekening masing-masing nakes.
Dan seperti yang Bapak katakan ini, kami tidak tahu menahu Pak. Apabila ada kejadiannya seperti yang Bapak katakan tolong beritahu kami Pak di wilayah mana dan pelapornya siapa agar kami dapat segera menindaklanjuti Pak.jawab Farida P yang membidangi dana Insentif Pandemi Covid-19.
Saat ditanya kembali Farida,bisa aku dapat uraian jumlah Berapa dokter Spesialis,Dokter Umum,Peserta PPDS dan Tenaga Kesehatan lainnya yang menerima Intensif Covid-19 Bu ?,Farida belum memberikan jawaban.
Posting Komentar