Banten, Liputan12.com - Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan peserta pelatihan. Ia meminta agar seluruh lulusan program tersebut tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga dapat segera bekerja dan menghasilkan pendapatan.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menghadiri penutupan Pelatihan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) Angkatan VII Tahun 2026 di lingkungan Polda Banten, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan pengangguran. Program POLIRAN yang awalnya dikembangkan di wilayah Banten kini diarahkan untuk diperluas ke berbagai daerah dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, serta sektor swasta.
Dalam sambutannya, Kapolri menjelaskan bahwa POLIRAN lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka pengangguran, khususnya di Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat pengangguran di Banten mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang.
Kondisi itu, menurutnya, membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak. Sebab, persoalan pengangguran bukan semata-mata berkaitan dengan ekonomi masyarakat, melainkan juga dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial apabila tidak ditangani secara bersama-sama.
Kapolri menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam program tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan. Sebaliknya, Polri berupaya menjadi penghubung antara masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan pemerintah serta perusahaan yang memiliki kebutuhan tenaga kerja.
“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi.
Terapkan Pola 3M, dari Perekrutan hingga Penyaluran Tenaga Kerja
Dalam pelaksanaannya, POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Ketiga tahapan tersebut dirancang agar masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan mendapatkan pendampingan secara terarah, mulai dari pendataan hingga kesempatan memasuki dunia kerja.
Melalui peran Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa, Polri berupaya menjangkau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Calon peserta kemudian didata dan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai POLIRAN.
Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi kompetensi dan dihubungkan dengan perusahaan atau mitra usaha yang membutuhkan tenaga kerja sesuai bidang keahlian masing-masing.
Pada pelatihan Angkatan VII Tahun 2026, tercatat sebanyak 502 peserta telah mengikuti berbagai pelatihan keterampilan. Materi yang diberikan meliputi pengolahan sampah, perikanan sistem bioflok, hidroponik, kelistrikan, hingga pengelasan.
Beragam bidang tersebut dipilih untuk memberikan bekal keterampilan yang memiliki peluang penerapan di dunia kerja maupun pengembangan usaha mandiri.
Kapolri mengapresiasi perkembangan pelaksanaan POLIRAN di Banten, terutama dalam peningkatan sistem pendataan, pelaksanaan pelatihan, serta upaya membangun kemitraan dengan dunia usaha.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan atau jumlah sertifikat yang diterbitkan. Hal terpenting adalah memastikan para lulusan benar-benar memperoleh pekerjaan dan mampu mempertahankan penghasilannya.
“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penekanan bahwa POLIRAN harus memiliki orientasi pada hasil. Pendampingan tidak berhenti setelah peserta menyelesaikan pelatihan, tetapi perlu dilanjutkan melalui pemantauan terhadap penempatan kerja dan perkembangan karier mereka.
POLIRAN Dikembangkan untuk Penyandang Disabilitas hingga Debt Collector
Selain memperkuat pelatihan keterampilan umum, Polri juga menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu.
Salah satu sasaran pengembangan tersebut adalah penyandang disabilitas. Melalui pelatihan khusus, kelompok disabilitas diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi, serta mendapatkan akses pekerjaan yang sesuai dengan potensi masing-masing.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja agar tidak hanya dapat dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga menjangkau mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap dunia kerja.
Program tematik lainnya diarahkan kepada tenaga penagih utang atau debt collector. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku dalam menjalankan profesi tersebut, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia.
Dengan demikian, aktivitas pekerjaan di sektor penagihan diharapkan dapat berlangsung secara profesional, memahami batas kewenangan, serta tetap menghormati ketentuan hukum.
Sasar Nelayan di Batam dan Sektor Pariwisata Bali
Pengembangan POLIRAN juga direncanakan menyentuh sektor ekonomi potensial di sejumlah daerah.
Di Kepulauan Riau, khususnya Batam, program tersebut diarahkan untuk menjangkau masyarakat pesisir dan nelayan melalui pelatihan di bidang perikanan. Upaya ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta peluang pengembangan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
Sementara itu, di Bali, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata. Salah satu bidang yang disiapkan adalah keterampilan menjadi pemandu wisata atau tour guide.
Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan POLIRAN tidak harus menggunakan pola pelatihan yang sama di setiap wilayah. Jenis keterampilan yang diberikan perlu mempertimbangkan potensi daerah, karakteristik masyarakat, serta kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor.
Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan memiliki kompetensi yang relevan sehingga peluang memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha menjadi lebih terbuka.
Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor
Kapolri menegaskan bahwa POLIRAN bukanlah program yang dapat berjalan sendiri hanya dengan mengandalkan institusi kepolisian. Keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga pendidikan dan pelatihan, hingga perusahaan swasta.
Menurutnya, Polri memang menjadi pihak yang menginisiasi dan mendorong pelaksanaan program. Namun, proses pelatihan, penempatan tenaga kerja, hingga pengembangan kesempatan usaha harus dilakukan melalui kolaborasi.
“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.
Ia berharap POLIRAN dapat terus berkembang dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Pemolisian Humanis, Tidak Hanya Menjaga Keamanan
Pengembangan POLIRAN menjadi salah satu bentuk pendekatan pemolisian yang menempatkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengabdian Polri.
Melalui program ini, peran kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui upaya membantu mengatasi persoalan sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Kapolri berharap semangat Polisi Bersama Masyarakat dapat terus diwujudkan melalui program-program yang memberikan manfaat konkret. Dengan semakin terbukanya akses pelatihan dan kesempatan kerja, masyarakat diharapkan mampu menjadi lebih mandiri, produktif, serta memiliki daya saing.
Program POLIRAN juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional, termasuk program Asta Cita Presiden dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pada akhirnya, keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya angkatan pelatihan yang diselenggarakan, melainkan sejauh mana para peserta dapat memperoleh pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan membangun masa depan yang lebih baik.
Penulis: Saladin
LIPUTAN12.COM

