15- November- 2026.
Tembilahan-Inhil- Riau.
INHIL- Pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menuai sorotan. Pasalnya, keterlibatan tenaga kerja lokal diduga masih minim, sementara pekerja dari luar daerah seperti Pekanbaru, Medan, Bandung hingga Jambi disebut banyak dilibatkan.
Lebih lanjut, pembangunan berlangsung di daerah sendiri, tetapi masyarakat Inhil justru hanya menjadi penonton di kampung halaman sendiri.Sedih saya melihat kondisi ini. Banyak orang Inhil yang tidak memiliki pekerjaan. Bahkan, ada beberapa orang menelepon saya meminta dicarikan pekerjaan, tidak masalah hanya sebagai pekerja bangunan. Namun, ketika proyek pembangunan berjalan di daerah sendiri, masyarakat lokal justru diduga tidak banyak mendapatkan kesempatan,ungkap Mus, salah seorang warga yang peduli terhadap kondisi Inhil.
Menurut Mus pada 15 November 2026 bukan hanya tenaga ahli, pekerja kasar dan tukang bangunan juga disebut banyak didatangkan dari luar daerah. Bahkan, keterlibatan kontraktor dari luar Inhil turut menjadi perhatian.
Bagaimana masyarakat Inhil bisa mendapatkan pekerjaan jika proyek pembangunan di daerah sendiri justru lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar? Sementara warga kita masih banyak yang membutuhkan pekerjaan,tegasnya.
Mus juga mempertanyakan peran dan langkah konkret Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhil dalam mendata serta memperjuangkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.Ia menilai Disnaker jangan hanya duduk di balik meja dan menikmati fasilitas kantor, sementara persoalan pengangguran serta sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan belum terlihat mendapat perhatian serius.
Jangan sampai Disnaker hanya menjadi penonton. Mereka harus turun ke lapangan, mendata tenaga kerja lokal, berkoordinasi dengan kontraktor, dan memperjuangkan agar masyarakat Inhil mendapatkan kesempatan bekerja. Jangan hanya makan gaji dan menikmati fasilitas yang bersumber dari pajak rakyat, apakah Tenga kerja dari luar Inhil bayar pajak di Inhil? Selasih pekerja lankasung mengalikan Inhil kritik Mus.
Sorotan juga diarahkan kepada Bupati Indragiri Hilir. Mus meminta kepala daerah mendorong agar proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, sepanjang sesuai kebutuhan dan kompetensi pekerjaan.
Tak hanya itu, DPRD Inhil juga diminta tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Menurut Mus, wakil rakyat seharusnya tidak hanya bersuara ketika membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga hadir memperjuangkan kepentingan warga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
DPRD jangan hanya membutuhkan suara masyarakat saat kepentingan politik datang. Ketika warga Inhil sendiri kesulitan mencari pekerjaan di daerahnya, apakah wakil rakyat mau diam saja? Jangan tutup mata. Mereka juga menerima fasilitas dari uang rakyat, sehingga sudah seharusnya memperhatikan persoalan masyarakat,ujarnya.
Mus menegaskan, Disnaker harus memiliki data tenaga kerja lokal, mulai dari tukang bangunan, pekerja konstruksi, operator alat berat hingga tenaga teknis. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menghubungkan masyarakat dengan perusahaan maupun kontraktor pelaksana proyek.
Jangan sampai masyarakat Inhil hanya menjadi penonton. Disnaker harus turun tangan, berkoordinasi dengan kontraktor dan memastikan warga lokal mendapatkan kesempatan bekerja. Proyek pembangunan juga harus diawasi agar kualitas dan pengerjaannya sesuai ketentuan, bukan asal jadi,tegasnya.
Melalui pemberitaan ini, Media ini meminta Disnaker Inhil menjelaskan berapa jumlah tenaga kerja lokal yang terserap dalam proyek pembangunan Tahun Anggaran 2026 dibandingkan pekerja dari luar daerah. Termasuk, langkah apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat setempat memperoleh kesempatan kerja.
Pembangunan di Inhil seharusnya tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Jangan sampai anggaran pembangunan dinikmati pihak luar, sementara warga Inhil yang membutuhkan pekerjaan justru terus menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Media ini telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Disnaker Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan.Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Bupati Inhil, Disnaker, DPRD Inhil, serta kontraktor pelaksana proyek demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
(SAHRONI/red)
