- -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditetapkan, Modus Tawaran Kerja Bergaji Tinggi Terbongkar

Sabtu, 21 November 2026 | 11/21/2026 07:19:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-21T12:19:18Z
Polda Jawa Timur memperlihatkan sejumlah barang bukti hasil pengungkapan 21 kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menetapkan 29 tersangka. Pengungkapan tersebut mencakup dugaan perekrutan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke sejumlah negara, dengan modus iming-iming pekerjaan dan gaji tinggi. (Dok. Humas Polda Jatim/Liputan12.com)


Surabaya, Liputan12.com - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama jajaran kepolisian resor (Polres) berhasil mengungkap 21 kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 29 orang ditetapkan sebagai tersangka.


Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen Polda Jatim dalam memberantas praktik perdagangan orang, khususnya yang berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri secara nonprosedural. Praktik tersebut dinilai berpotensi menempatkan calon pekerja migran Indonesia (PMI) dalam situasi rentan terhadap eksploitasi, penipuan, hingga berbagai bentuk tindak pidana lainnya.


Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (20/11/2026).


Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa pengungkapan puluhan perkara tersebut merupakan hasil kerja kepolisian bersama jajaran dan instansi terkait untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang melalui jalur perekrutan tenaga kerja ilegal.


Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum memaparkan, dari total 21 perkara yang berhasil diungkap, Ditres PPA/PPO Polda Jatim menangani delapan kasus dengan 14 tersangka. Sedangkan 13 kasus lainnya ditangani Polres jajaran dengan jumlah 15 tersangka.


“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Kombes Pol Ganis.


Modus Perekrutan, Korban Dijanjikan Gaji Tinggi


Dari hasil pengungkapan sementara, para tersangka diduga menggunakan berbagai modus untuk menarik minat masyarakat agar bersedia bekerja di luar negeri.


Salah satu modus yang ditemukan adalah menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi melalui media sosial. Para calon pekerja kemudian diminta menyerahkan sejumlah uang dengan alasan untuk membiayai pengurusan dokumen, administrasi, hingga proses keberangkatan.


Tawaran tersebut kerap dikemas secara meyakinkan sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan mudah tergiur. Namun, proses perekrutan yang tidak sesuai prosedur justru berpotensi menimbulkan kerugian dan membahayakan keselamatan calon pekerja migran.


Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan perekrutan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dengan tujuan Armenia. Dalam kasus tersebut, terdapat 15 korban asal Kabupaten Lamongan yang diduga direkrut dengan iming-iming gaji sebesar Rp15 juta setiap bulan.


Namun, para calon pekerja disebut harus menanggung biaya keberangkatan yang mencapai Rp75 juta. Besarnya biaya tersebut menjadi salah satu aspek yang turut menjadi perhatian penyidik dalam mengungkap konstruksi perkara.


Selain tujuan Armenia, polisi juga mengungkap dugaan perekrutan tenaga kerja dengan tujuan Jepang melalui media sosial. Dalam praktik tersebut, calon pekerja disebut diminta membayar biaya antara Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.


Keberangkatan Dua WNI ke Rusia Berhasil Dicegah


Perkara lain yang kini tengah didalami Polda Jatim berkaitan dengan dugaan perekrutan dua warga negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia.


Kedua WNI tersebut diduga ditawari gaji sebesar Rp54 juta per bulan. Tawaran pekerjaan dengan nominal penghasilan tinggi itu menjadi salah satu materi penyelidikan kepolisian untuk mengungkap kemungkinan adanya praktik perdagangan orang.


Melalui koordinasi bersama Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi, rencana keberangkatan kedua WNI tersebut berhasil dicegah di Bandara Juanda.


Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan guna mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk mekanisme perekrutan dan tujuan sebenarnya dari penawaran pekerjaan tersebut.


Selain sejumlah perkara itu, kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural sebagai asisten rumah tangga dengan tujuan Singapura dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.


Polda Jatim Tegaskan Perlindungan Pekerja Migran


Dalam penanganan perkara-perkara tersebut, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing perkara.


Penerapan ketentuan hukum tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Kombes Pol Ganis Setyaningrum juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri, terutama yang menjanjikan gaji besar tanpa disertai informasi perusahaan, jenis pekerjaan, kontrak kerja, dan prosedur keberangkatan yang jelas.


Masyarakat diminta tidak mudah menyerahkan uang kepada pihak yang mengaku sebagai perekrut atau agen tenaga kerja sebelum memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran serta keabsahan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.


Polda Jatim mengimbau masyarakat yang mengetahui atau menemukan indikasi perekrutan pekerja migran secara nonprosedural agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.


Pengungkapan 21 perkara dengan 29 tersangka ini diharapkan menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang diduga memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk menjalankan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal.


Di sisi lain, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya jalur penempatan pekerja migran yang resmi dan aman. Sebab, bekerja ke luar negeri seharusnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan justru membuka peluang menjadi korban penipuan maupun perdagangan orang.



(Saladin – Liputan12.com)

×
Berita Terbaru Update