 |
| Ilustrasi bantuan sumur bor dari Dinas Pertanian Kabupaten Sampang di Dusun Beoro, Desa Kalangan Perahoh, Kecamatan Jrengik. Keberadaan bantuan tersebut menjadi sorotan setelah warga mempertanyakan ketepatan sasaran dan manfaatnya. Masyarakat meminta Dinas Pertanian memberikan klarifikasi serta evaluasi terhadap program tersebut. |
Sampang, Liputan12.com – Program bantuan sumur bor yang direalisasikan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sampang di Desa Kalangan Perahoh, tepatnya di Dusun Beoro, Kecamatan Jrengik, kini menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, keberadaan fasilitas yang diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan air tersebut justru menuai pertanyaan mengenai ketepatan sasaran dan manfaatnya bagi warga setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Redaksi, sebagian besar masyarakat Dusun Beoro disebut telah memiliki sumur bor pribadi untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai urgensi pembangunan sumur bor bantuan pemerintah di lokasi tersebut.
Warga pun mempertanyakan apakah penentuan lokasi penerima bantuan telah didasarkan pada survei dan pendataan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh sebelum program direalisasikan.
Persoalan ini menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat setiap program bantuan pemerintah bersumber dari anggaran negara yang harus dipergunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pembangunan fasilitas tidak semestinya hanya berorientasi pada terealisasinya proyek fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat sebagai penerima manfaat.
Ketepatan Sasaran Bantuan Menjadi Pertanyaan
Keberadaan sumur bor bantuan di Dusun Beoro dinilai perlu dievaluasi dari sisi pemanfaatannya. Apabila sebagian besar warga memang telah memiliki fasilitas serupa, maka perlu ada penjelasan mengenai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program tersebut.
Namun demikian, kepemilikan sumur bor pribadi oleh sebagian warga tidak serta-merta membuktikan bahwa bantuan tersebut tidak diperlukan. Masih diperlukan informasi mengenai kondisi sumber air, kebutuhan kelompok tani, jangkauan layanan, serta tujuan awal pembangunan sumur bor.
Karena itu, transparansi mengenai perencanaan dan penentuan penerima manfaat menjadi hal yang sangat penting agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dinas Pertanian Sampang Diminta Buka Data dan Berikan Klarifikasi
Menanggapi persoalan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Sampang diharapkan segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Ada sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari instansi terkait.
Pertama, apa dasar pertimbangan penentuan Dusun Beoro sebagai lokasi penerima bantuan sumur bor?
Kedua, apakah sebelum pembangunan dilakukan telah dilaksanakan survei lapangan dan pendataan kebutuhan masyarakat maupun kelompok tani?
Ketiga, siapa kelompok penerima manfaat yang secara resmi ditetapkan dalam program tersebut?
Keempat, bagaimana kondisi pemanfaatan sumur bor sejak selesai dibangun, dan apakah fasilitas itu benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal?
Kelima, apakah telah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kebermanfaatan bantuan tersebut?
Penjelasan atas sejumlah pertanyaan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Inspektorat Diharapkan Turut Melakukan Penelaahan
Selain meminta penjelasan Dinas Pertanian, persoalan ini juga diharapkan menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah.
Penelaahan dapat dilakukan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, penetapan lokasi, pelaksanaan kegiatan, dan tujuan program.
Langkah pengawasan tersebut penting bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Apabila ditemukan kekurangan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan, pemerintah daerah diharapkan melakukan evaluasi dan mengambil langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggaran Publik Harus Memberikan Manfaat Nyata
Pada prinsipnya, program bantuan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, ketepatan sasaran harus menjadi prioritas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.
Jangan sampai pembangunan fasilitas yang menggunakan anggaran publik hanya menghasilkan bangunan fisik tanpa memberikan dampak signifikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat berharap Dinas Pertanian Kabupaten Sampang lebih mengedepankan transparansi, keterbukaan informasi, serta evaluasi terhadap setiap program bantuan yang telah direalisasikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Redaksi Liputan12.com masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sampang maupun pihak terkait lainnya.
Redaksi menegaskan tetap membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan informasi tambahan dari seluruh pihak demi memenuhi prinsip keberimbangan serta akurasi pemberitaan.
TIM REDAKSI
LIPUTAN12.COM
