- -->

Notification

×

Iklan

Iklan

APBD Sukabumi 2027 Defisit Rp68,58 Miliar, PDIP Desak Pemkab Buka Sumber Pembiayaan dan Benahi Kemandirian Fiskal

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10/02/2026 09:06:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-02T14:06:50Z
RAPBD Kabupaten Sukabumi 2027 defisit Rp68,58 miliar. Pendapatan yang hanya ditargetkan Rp4,17 triliun tidak mampu menutup kebutuhan belanja yang mencapai Rp4,24 triliun, sehingga Fraksi PDIP DPRD mendesak Pemkab membuka secara transparan sumber pembiayaannya.


Sukabumi, Liputan12.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi.


Sorotan tersebut terutama menyangkut rencana pendapatan daerah yang masih berada di bawah kebutuhan belanja, sehingga muncul defisit sekitar Rp68,58 miliar.


Pandangan Fraksi PDIP disampaikan Juru Bicara Fraksi, Junajah Jajah Nurdiansyah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).


Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah 2027 ditargetkan sekitar Rp4,17 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp4,24 triliun.


Selisih tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup defisit. Fraksi PDIP pun meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan secara terbuka.


Menurut Junajah, termasuk apabila defisit akan ditutup melalui penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pemerintah daerah harus memastikan penggunaannya memiliki dasar, tujuan, serta manfaat yang jelas.


“Jangan sampai SiLPA hanya jadi tambal sulam. Harus diarahkan untuk program yang mendesak dan dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Junajah.


Jangan Sampai APBD Besar, Tapi Ruang Fiskal Terbatas


Fraksi PDIP juga menyoroti persoalan kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi.


Besarnya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.


Fraksi PDIP mendorong Pemkab Sukabumi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber penerimaan secara optimal, sekaligus memperkuat pengawasan agar potensi penerimaan daerah tidak mengalami kebocoran.


“Daerah tidak bisa terus bergantung ke pusat. Kemandirian keuangan itu harus dibangun pelan-pelan tapi pasti, dengan kebijakan yang masuk akal,” tegas Junajah.


Sorotan berikutnya menyasar belanja operasional yang mengalami peningkatan.


Fraksi PDIP meminta kenaikan belanja tersebut tidak hanya tercermin dalam besarnya anggaran, tetapi harus disertai target dan indikator kinerja yang dapat diukur.


Pasalnya, semakin besar belanja rutin yang terserap, semakin terbatas pula ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.


Pendidikan dan Kesehatan Jangan Sekadar Kejar Angka


Fraksi PDIP juga meminta agar anggaran pendidikan dan kesehatan tidak sekadar diarahkan untuk memenuhi kewajiban mandatory spending.


Menurut mereka, besarnya alokasi anggaran harus berbanding lurus dengan penyelesaian persoalan masyarakat.


Di bidang pendidikan, persoalan pemerataan sekolah dan kesejahteraan guru menjadi perhatian. Sedangkan sektor kesehatan perlu diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.


“Anggaran jangan hanya selesai di dokumen. Masyarakat harus bisa melihat dan merasakan hasilnya,” menjadi garis besar sorotan fraksi terhadap penyusunan anggaran tersebut.


Infrastruktur Sukabumi Harus Disiapkan Hadapi Risiko Bencana


Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang luas dan memiliki kawasan rawan bencana juga menjadi perhatian.


Fraksi PDIP meminta pemerintah memiliki data mitigasi bencana yang akurat dan menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.


Pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi juga dinilai membutuhkan perencanaan yang lebih matang agar anggaran tidak hanya terserap untuk pembangunan baru, tetapi juga menjaga infrastruktur yang sudah ada tetap berfungsi.


UMKM Didorong, BUMD Diminta Dievaluasi


Di sektor ekonomi, Fraksi PDIP mendorong keberpihakan anggaran terhadap pelaku UMKM.


Dukungan tersebut antara lain melalui kemudahan perizinan, akses permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga optimalisasi penggunaan produk lokal dalam pengadaan pemerintah.


Sementara itu, kinerja BUMD juga diminta dievaluasi secara menyeluruh.


Evaluasi tersebut penting untuk melihat kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah sekaligus potensinya dalam memperkuat pendapatan daerah.


PDIP Tetap Setujui Raperda Dilanjutkan


Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDIP pada prinsipnya menyetujui Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.


Fraksi tersebut menekankan bahwa persetujuan terhadap tahapan pembahasan bukan berarti seluruh persoalan anggaran telah selesai.


Justru, catatan mengenai defisit, sumber pembiayaan, kemandirian fiskal, belanja operasional, hingga efektivitas program menjadi bagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan selanjutnya.


“Kami ingin APBD yang realistis saat direncanakan, tepat saat dialokasikan, dan terukur hasilnya. Bukan hanya bagus di atas kertas,” pungkas Junajah.


Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari kenaikan angka statistik.


“Pembangunan itu bukan soal statistik yang naik. Tapi soal apakah warga Sukabumi benar-benar merasakan manfaatnya,” tutupnya.



Penulis: Ajid Alvaro

×
Berita Terbaru Update