 |
| Komisi III DPR RI secara aklamasi menyepakati Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (1/10/2026), setelah Presiden Prabowo mengirimkan Surpres Nomor R57/Pres/09/2026. |
Jakarta, Liputan12.com — Komisi III DPR RI menyepakati Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara, setelah Presiden mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 yang mengusulkan pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
Komjen Suyudi merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan penegakan hukum.
Sebelum namanya diajukan sebagai Kapolri, Suyudi dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kapolres Bogor.
Gaya Tegas: “Jangan Setengah Kopling, Sikat!”
Salah satu hal yang membuat sosok Suyudi menjadi sorotan publik adalah gaya komunikasinya yang lugas dan tegas, khususnya ketika berbicara mengenai pemberantasan narkoba, perjudian, serta kejahatan terorganisir.
Dalam salah satu pernyataannya yang kemudian banyak diperbincangkan, Suyudi menekankan pentingnya aparat bergerak cepat memburu pelaku maupun bandar kejahatan.
«“Selidiki, tangkap bandarnya pak, penyelenggaranya tangkap, kita harus gaspol, jangan main-main, stop-stop hentikan. Ada yang tahu bandarnya siapa, laporkan. Kalau tahu petugasnya tangkap. Jangan takut-takut, jangan setengah kopling, sikat!”»
Pernyataan tersebut menggambarkan karakter kepemimpinan Suyudi yang menuntut jajaran kepolisian tidak ragu dalam menghadapi kejahatan.
Frasa “jangan setengah kopling” bahkan menjadi gambaran publik terhadap gaya Suyudi yang menghendaki tindakan tegas, terutama terhadap praktik narkoba, perjudian dan jaringan kejahatan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Ekspektasi Publik Tinggi, Penegakan Hukum Tetap Harus Terukur
Kesepakatan Komisi III DPR RI terhadap Suyudi tentu memunculkan ekspektasi besar di tengah masyarakat.
Di ruang publik dan media sosial, tidak sedikit masyarakat yang berharap kepemimpinan baru Polri mampu menghadirkan penegakan hukum yang lebih tegas, terutama terhadap bandar narkoba, judi online, mafia, kejahatan terorganisir hingga oknum aparat yang diduga terlibat dalam praktik ilegal.
Namun, ketegasan dalam penegakan hukum tetap harus berjalan beriringan dengan prinsip negara hukum.
Setiap tindakan kepolisian harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur hukum, kecukupan alat bukti, profesionalisme serta penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara.
Karena itu, semangat “gaspol” tidak semestinya dimaknai sebagai tindakan tanpa batas, melainkan keberanian untuk menindak kejahatan secara cepat, tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum.
Publik kini menanti bagaimana Komjen Suyudi Ario Seto, apabila resmi dilantik sebagai Kapolri, menerjemahkan karakter kepemimpinannya tersebut ke dalam kebijakan nasional Polri.
Sorotan terbesar tentu berada pada perang terhadap narkoba, judi online, kejahatan terorganisir, mafia hukum dan berbagai bentuk pelanggaran yang merusak kepercayaan masyarakat.
Pesannya sederhana: tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap tunduk pada hukum.
Dengan rekam jejak panjang di bidang penegakan hukum, Suyudi kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa gaya kepemimpinan yang selama ini dikenal lugas tersebut mampu diwujudkan menjadi kerja institusi yang profesional, transparan dan tidak pandang bulu.
Kini publik menunggu: apakah slogan “gaspol” benar-benar akan menjadi energi baru Korps Bhayangkara?
Editor : Saladin
