 |
| Keluhan warga Kota Tual soal sulitnya mendapatkan minyak tanah kembali mencuat. Di tengah kebutuhan rumah tangga yang tak bisa ditunda, Pemerintah Kota Tual dan DPRD Kota Tual didesak tidak hanya diam dan mendengar, tetapi segera turun ke lapangan dan memastikan distribusi berjalan adil. |
Tual, Liputan12.com — Persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan minyak tanah kembali menjadi sorotan di Kota Tual. Keluhan yang muncul dari warga menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar tersebut?
Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan setiap hari, persoalan minyak tanah dinilai tidak semestinya dibiarkan menjadi keluhan yang berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Pemerintah Kota Tual melalui instansi terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), didorong segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. DPRD Kota Tual pun diminta tidak hanya menerima aspirasi, tetapi menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Sorotan tersebut disampaikan Nhining Hukubun, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Darul Rachmat Tual (STIA DARMAN Tual).
“Lagi-lagi masyarakat mengeluh soal minyak tanah. Bapak/Ibu yang terhormat, tolong respon. Jangan cuma didiamkan,” ujar Nhining.
Keluhan Berulang, Pemerintah Dipertanyakan
Menurut Nhining, munculnya kembali keluhan masyarakat seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, minyak tanah bagi sebagian masyarakat bukan sekadar komoditas biasa, melainkan kebutuhan rumah tangga yang harus tersedia secara layak dan terjangkau.
Jika masyarakat harus kesulitan mencari minyak tanah, pemerintah dinilai perlu segera memastikan di mana letak persoalannya.
Apakah stok yang terbatas? Apakah distribusinya tidak merata? Apakah terdapat kendala pada jalur penyaluran? Atau ada persoalan lain yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan minyak tanah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurutnya, harus dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang.
“Jangan cuma dipikirkan saja, diselesaikan masalahnya,” tegas Nhining.
Ia meminta pemerintah tidak menunggu persoalan menjadi lebih besar sebelum mengambil tindakan. Pemerintah seharusnya memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi sehingga potensi gangguan distribusi dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Disperindag Diminta Turun ke Lapangan
Disperindag Kota Tual menjadi salah satu pihak yang dinilai perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait kondisi distribusi minyak tanah.
Pemerintah diharapkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap pangkalan maupun titik distribusi. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah pasokan yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Selain itu, informasi mengenai ketersediaan stok, jadwal distribusi, serta titik penyaluran dinilai perlu disampaikan secara transparan.
Keterbukaan tersebut akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus mencegah berkembangnya berbagai spekulasi di tengah keresahan warga.
DPRD Jangan Hanya Duduk dan Menunggu
Sorotan juga diarahkan kepada DPRD Kota Tual.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD diharapkan tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Ketika persoalan kebutuhan dasar kembali muncul, DPRD semestinya dapat memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan dan memastikan adanya langkah penyelesaian.
Aspirasi masyarakat juga perlu dikawal hingga menghasilkan kebijakan atau tindakan konkret.
Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana pemerintah memastikan kebutuhan dasar mereka tetap tersedia. Karena itu, DPRD dapat mengambil posisi strategis dengan meminta data, melakukan pengawasan, serta mendorong evaluasi terhadap sistem distribusi apabila ditemukan persoalan.
Jangan Sampai Warga Terus Menjadi Korban
Yang menjadi perhatian utama adalah masyarakat sebagai pengguna akhir.
Ketika distribusi bermasalah, masyarakat berada di posisi yang paling terdampak. Mereka harus mencari minyak tanah, mengeluarkan biaya tambahan, bahkan berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada pernyataan bahwa persoalan sedang dipantau.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian.
Kepastian bahwa minyak tanah tersedia. Kepastian bahwa distribusi berjalan adil. Kepastian bahwa pengawasan dilakukan. Dan yang paling penting, kepastian bahwa setiap keluhan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
Sejumlah Langkah Mendesak
Untuk mencegah persoalan kembali berulang, Pemkot Tual diharapkan segera melakukan beberapa langkah.
Pertama, melakukan pengecekan lapangan terhadap stok dan distribusi minyak tanah.
Kedua, memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran dan masyarakat memperoleh haknya secara layak.
Ketiga, membuka informasi publik mengenai stok, jadwal distribusi dan titik penyaluran.
Keempat, memperketat pengawasan terhadap pangkalan dan jalur distribusi.
Kelima, menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Keenam, meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan meminta penjelasan dari instansi maupun pihak terkait apabila keluhan terus terjadi.
Ketujuh, melakukan evaluasi secara berkala agar persoalan yang sama tidak terus berulang.
Masyarakat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji
Nhining Hukubun berharap pemerintah daerah dan DPRD Kota Tual tidak menganggap persoalan minyak tanah sebagai masalah kecil.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan solusi yang dapat dirasakan secara langsung.
“Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji atau wacana. Yang dibutuhkan adalah penyelesaian nyata,” tegasnya.
Kini, perhatian masyarakat tertuju kepada Pemkot Tual dan DPRD Kota Tual. Apakah keluhan tersebut akan kembali berhenti sebagai catatan, atau benar-benar ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembenahan distribusi?
Sebab, ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu, pemerintah tidak cukup hanya mendengar. Pemerintah harus bertindak.
Agus
