 |
| Sebanyak 10 kementerian dan lembaga tercatat mendapat anggaran jumbo di RAPBN 2027, dengan BGN di posisi teratas, sementara Kemenhan, Kemensos, dan sektor pendidikan justru mengalami kenaikan di tengah tren penurunan anggaran di sejumlah pos lainnya. |
Jakarta, Liputan12.com – Pemerintah menetapkan sejumlah alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Sejumlah kementerian dan lembaga mendapatkan pagu anggaran jumbo, meski sebagian besar tercatat mengalami perubahan dibandingkan alokasi anggaran pada 2026.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027, perubahan alokasi anggaran tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan prioritas pembangunan, kebutuhan pelayanan publik, serta kondisi perekonomian nasional dan global.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah juga menyoroti kondisi perekonomian dunia yang diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan pada 2027.
“Perekonomian dunia pada tahun 2027 diperkirakan masih akan menghadapi dinamika yang kompleks dan tingkat ketidakpastian yang tinggi,” demikian dikutip dari ringkasan eksekutif Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027.
Salah satu lembaga dengan alokasi anggaran terbesar adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam RAPBN 2027, BGN memperoleh anggaran sekitar Rp240,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi pada 2026 yang disebut mencapai Rp268 triliun.
Penurunan anggaran juga terjadi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Anggaran Polri yang pada 2026 sebesar sekitar Rp146,05 triliun, dalam RAPBN 2027 menjadi sekitar Rp139,1 triliun.
Berbeda dengan BGN dan Polri, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) justru mengalami kenaikan alokasi. Anggaran Kemenhan meningkat dari sekitar Rp187,1 triliun pada 2026 menjadi Rp189,01 triliun pada RAPBN 2027.
Kenaikan anggaran juga tercatat pada sektor pendidikan tinggi dan pendidikan dasar serta menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapatkan alokasi sekitar Rp61,1 triliun, naik dari Rp56,6 triliun pada 2026.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memperoleh sekitar Rp65,1 triliun, meningkat dibandingkan alokasi 2026 yang berada di kisaran Rp61,8 triliun.
Jika dibandingkan berdasarkan besaran pagu anggaran, berikut daftar 10 kementerian dan lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2027:
1. Badan Gizi Nasional (BGN)
- 2026: Rp268 triliun
- 2027: Rp240,2 triliun
2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)
- 2026: Rp187,1 triliun
- 2027: Rp189,01 triliun
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- 2026: Rp146,05 triliun
- 2027: Rp139,1 triliun
4. Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU)
- 2026: Rp118,5 triliun
- 2027: Rp114,5 triliun
5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
- 2026: Rp114 triliun
- 2027: Rp102,1 triliun
6. Kementerian Agama (Kemenag)
- 2026: Rp88,8 triliun
- 2027: Rp87,6 triliun
7. Kementerian Sosial (Kemensos)
- 2026: Rp84,4 triliun
- 2027: Rp84,7 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)
- 2026: Rp61,8 triliun
- 2027: Rp65,1 triliun
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
- 2026: Rp56,6 triliun
- 2027: Rp61,1 triliun
10. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- 2026: Rp52,01 triliun
- 2027: Rp49,8 triliun
Dari daftar tersebut, terlihat bahwa tidak semua kementerian dan lembaga mengalami penurunan anggaran. Beberapa pos justru mendapatkan tambahan alokasi untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah pada 2027.
Kemenhan, Kemensos, Kemendiktisaintek, dan Kemendikdasmen tercatat memperoleh kenaikan dibandingkan alokasi 2026. Sebaliknya, BGN, Polri, KemenPU, Kemenkes, Kemenag, dan Kemenkeu mengalami penurunan berdasarkan angka yang tercantum dalam daftar tersebut.
Besarnya alokasi anggaran tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan antara pemerintah dan DPR RI sebelum RAPBN 2027 ditetapkan menjadi APBN 2027.
Dengan demikian, angka yang tercantum dalam RAPBN 2027 masih dapat mengalami perubahan selama proses pembahasan anggaran berlangsung. Keputusan akhir mengenai besaran anggaran masing-masing kementerian dan lembaga akan ditetapkan melalui proses pembahasan APBN.
(Redaksi/Liputan12.com)
