Nasional – Liputan12.com – Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi sorotan publik luas terkait kebijakan pelatihan militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Melalui unggahan yang beredar luas, ia menyindir tajam kebijakan tersebut dengan ungkapan yang mencuat: “Warung Madura gak pakek latihan militer udah siap 24 jam non-stop, WARMAD 1 – KDMP 0.”
Pernyataan itu muncul di tengah gelombang kritik publik yang menyusul berita meninggalnya lima peserta pelatihan calon manajer koperasi dalam rangkaian Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang digelar Kementerian Pertahanan. Banyak pihak mempertanyakan urgensi penerapan metode berbasis kemiliteran untuk tugas pengelolaan koperasi yang seharusnya lebih fokus pada keterampilan manajerial, ekonomi, dan pelayanan masyarakat.
Kritikan datang dari berbagai kalangan, termasuk warga dan pengamat yang menganggap kebijakan ini tidak sesuai dengan tujuan utama pembangunan koperasi desa. "Lima nyawa putra-putri terbaik bangsa melayang hanya karena diikutkan dalam program pelatihan yang lebih cocok untuk prajurit ketimbang pengelola koperasi," ujar salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya. "Bayangkan saja, hanya untuk menjadi manajer koperasi harus menjalani latihan militer. Ini bukan hanya tidak relevan, tapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan aktual sektor koperasi."
Narasi publik yang menyertai unggahan tersebut juga menyampaikan kekecewaan mendalam. "Kita punya ribuan warung dan koperasi di pelosok negeri yang beroperasi tanpa henti, melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa perlu pelatihan militer. Mengapa harus memaksakan metode yang tidak sesuai dengan tugas pokok koperasi?" tulis salah satu komentar yang menyertai unggahan tersebut.
Kritik yang muncul ini menambah daftar sorotan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran. Masyarakat mengimbau agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum pelatihan, standar keselamatan yang harus diterapkan, serta kesesuaian metode pelatihan dengan tugas utama calon pengelola koperasi desa. Harapannya, kebijakan selanjutnya dapat dirancang lebih cermat, tidak membebani peserta, dan menjamin keselamatan serta kemanfaatan yang optimal bagi pengembangan koperasi di seluruh negeri.
Penulis: Tim Liputan12
Sal/Agus
