- -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Tim Irwasda Polda Sumut Laksanakan Klarifikasi Pengaduan Masyarakat di Polres Asahan: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum

Kamis, 26 Februari 2026 | 2/26/2026 11:13:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2026-02-26T16:13:30Z
"Kunjungan Tim Irwasda Polda Sumut"

Asahan, Liputan12.com – Dalam upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia, Polres Asahan kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui kegiatan klarifikasi pengaduan masyarakat (Dumas) Tahun 2025 hingga Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Polres Asahan pada hari Kamis, 26 Februari 2026, sebagai bagian dari langkah strategis dalam memperbaiki proses pelayanan dan penegakan hukum yang lebih profesional, terbuka, dan terpercaya.

Kegiatan ini diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Tim Irwasda Polda Sumut (TIPS), dengan Sekretaris tim, Kompol Rolihardo Sinaga, S.H., yang didampingi oleh sejumlah anggota tim lainnya. Kehadiran tim ini menunjukkan keseriusan Polda Sumut dalam melakukan supervisi serta memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke jajaran Polres Asahan mendapatkan penanganan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berbasis pada prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri dan didukung oleh Waka Polres Asahan, Kompol Slamet Riyadi, S.H., serta para pejabat utama dan penyidik Polres Asahan lainnya. Mereka turut serta dalam proses evaluasi dan penguatan sistem pelayanan publik melalui diskusi yang konstruktif, dimulai dari sesi pembukaan yang diawali dengan doa, sambutan resmi dari Waka Polres yang mewakili Kapolres, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Sekretaris Tim Irwasda dan tahapan pendalaman terkait penanganan pengaduan.

Pada sesi inti, tim dari Polda Sumut melakukan proses klarifikasi yang menyeluruh menyangkut penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara terhadap pihak terlapor dan pelapor, serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Satker terkait. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan dan pengaduan yang masuk telah ditangani secara transparan, sesuai prosedur, dan memberikan keadilan kepada masyarakat yang mengisi pengaduan tersebut.

Driver utama dari kegiatan ini adalah visi Polri dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terlindungi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kompol Rolihardo Sinaga menegaskan, “Kegiatan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Selain itu, kami juga ingin memperkuat pengawasan internal untuk memastikan setiap pengaduan ditangani dengan profesionalisme dan keadilan.”

Dengan terlaksananya kegiatan ini secara rutin dan berlanjut, diharapkan proses penyelesaian pengaduan masyarakat di jajaran Polres Asahan dan Polres Tanjung Balai dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini dinilai penting karena kepercayaan publik adalah foundational yang harus terus dipelihara dan ditingkatkan agar situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif.

Lebih dari sekadar proses verifikasi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengaduan yang ada. Polres Asahan berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem secara berkelanjutan agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan.

Langkah ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, tetapi juga membangun kultur the trust of the society—a budaya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dengan penerapan prinsip open and transparent, Polri berupaya memperkuat hubungan dan sinergi dengan masyarakat agar tercipta iklim kamtibmas yang kondusif dan harmonis.

Akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak masyarakat harus menjadi prioritas utama Polri. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan semakin kokoh, dan proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, akuntabel serta mampu memberi jaminan kepastian hukum yang adil dan berkeadilan.


(M.S. Sipahutar)



×
Berita Terbaru Update