Peristiwa yang terjadi pada Kamis, 26 Februari 2026, tersebut memperlihatkan paket makanan yang diterima siswa justru berisi bahan-bahan mentah seperti tahu mentah, ikan ayam, telur asin, jeruk, pisang, dan roti. Keadaan ini jelas jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan pemberian makanan siap santap yang telah memenuhi standar gizi dan keamanan pangan demi mendukung pertumbuhan serta kesehatan anak-anak di usia sekolah dasar.
Rekaman video yang beredar di media sosial, khususnya di Facebook Reels oleh akun Naura Chimout, memperlihatkan ungkapan keprihatinan dan protes para wali murid. “Kalau memang program makan bergizi, kenapa ada yang masih mentah? Anak-anak kan tidak mungkin memasak sendiri,” ujar salah seorang wali murid dengan nada kecewa. Ungkapan itu bukan sekadar keluhan, melainkan representasi dari keresahan yang lebih luas tentang efektivitas dan manajemen program MBG itu sendiri.
Dugaan pembagian bahan mentah tersebut mengangkat sejumlah pertanyaan kritis mengenai bagaimana mekanisme distribusi dan pengawasan dilaksanakan. Masyarakat mempertanyakan apakah sudah ada standar operasional prosedur yang jelas dan apakah standar keamanan pangan sudah diterapkan secara ketat dalam program tersebut. Terlebih lagi, program MBG yang seharusnya memberikan asupan gizi optimal bagi anak-anak ini kini justru menghadirkan potensi risiko kesehatan jika bahan makanan yang belum siap konsumsi diberikan tanpa pengolahan yang tepat.
Ketiadaan klarifikasi resmi dari pihak sekolah maupun pelaksana program di wilayah tersebut menambah keresahan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, sehingga masyarakat menuntut tindakan tegas dan evaluasi menyeluruh dari instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan kabupaten.
Para orang tua dan tokoh masyarakat menegaskan bahwa pengawasan ketat dan transparansi menjadi hal yang tak bisa ditawar dalam menjalankan program MBG. Mereka berharap pihak berwenang segera melakukan audit dan evaluasi agar kesalahan pelaksanaan dapat diketahui sumbernya dan diperbaiki dengan cepat sebelum menimbulkan dampak negatif yang lebih luas pada kesehatan anak-anak.
Lebih jauh, masyarakat juga menyoroti pentingnya pelibatan komprehensif antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam memastikan program makan bergizi ini tidak hanya berupa distribusi bahan makanan, tetapi benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awalnya. Pendampingan pengolahan makanan, edukasi gizi, dan pendataan penerima manfaat yang tepat juga menjadi kunci sukses pelaksanaan program.
Munculnya kasus ini sebaiknya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaharui dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan program MBG secara menyeluruh, dengan mengedepankan standar mutu, keamanan pangan, serta akuntabilitas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan anak-anak sebagai generasi penerus mendapatkan nutrisi yang optimal demi pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
Masyarakat kini menunggu respons tegas dan cepat dari pemerintah kabupaten serta sekolah agar polemik ini segera diakhiri dan memberikan jaminan bahwa program MBG ke depannya berjalan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Ketidakberesan ini jangan sampai menyurutkan semangat untuk terus berinvestasi pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya.
#Red
