JAKARTA, Liputan12.com - Gelombang spekulasi reshuffle kabinet Prabowo Subianto kembali menerjang Ibu Kota, memicu perdebatan sengit di kalangan elite politik dan masyarakat. Isu perombakan jilid V ini semakin santer terdengar, dengan Jumat, 6 Februari 2026, disebut-sebut sebagai tanggal keramat pengumuman. Namun, hingga kini, Istana masih bungkam, menambah tebal kabut misteri di seputar rencana tersebut.
Di tengah hiruk-pikuk reshuffle, wacana mengenai kemungkinan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduduki kursi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mencuri perhatian publik. Skenario ini memunculkan berbagai interpretasi, mulai dari upaya mengakomodasi kepentingan politik tertentu hingga strategi Prabowo untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mencoba memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai isu ini. Menurutnya, wacana Jokowi ke Wantimpres tidak bisa dipisahkan dari konteks reshuffle kabinet yang sarat akan kepentingan politik. Namun, ia menekankan bahwa motif Prabowo dalam mengakomodasi Jokowi kemungkinan lebih kompleks daripada sekadar memberikan kompensasi atas potensi pergeseran posisi menteri.
"Wacana Jokowi ke Wantimpres perlu dilihat sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam pemerintahan. Kehadiran Jokowi di Wantimpres akan memberikan legitimasi dan stabilitas politik, terutama di tengah potensi perubahan besar di jajaran menteri," ujar Agung.
Agung menjelaskan bahwa Jokowi memiliki pengaruh yang signifikan di panggung politik nasional. Pengalaman memimpin negara selama dua periode membuat Jokowi memiliki jaringan dan basis dukungan yang luas. Kehadirannya di Wantimpres akan memberikan jaminan kepada para pendukungnya bahwa kepentingan mereka tetap terwakili di dalam pemerintahan Prabowo.
"Jokowi adalah aset politik yang berharga. Kehadirannya di Wantimpres akan membantu Prabowo membangun koalisi yang lebih solid dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Agung menepis anggapan bahwa Wantimpres adalah lembaga yang tidak strategis. Menurutnya, dalam konteks Jokowi, jabatan tersebut memiliki bobot politik tersendiri. Wantimpres dapat menjadi wadah bagi Jokowi untuk memberikan masukan dan saran kepada presiden terkait berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan ekonomi hingga kebijakan luar negeri.
"Wantimpres bisa menjadi backchannel komunikasi yang efektif antara Jokowi dan Prabowo. Ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan," jelasnya.
Terkait peluang Jokowi menerima tawaran untuk bergabung di Wantimpres, Agung menilai bahwa peluang tersebut cukup besar. Jabatan di Wantimpres tidak mengharuskan Jokowi terlibat dalam politik praktis yang terlalu dalam, namun tetap memberikan ruang baginya untuk berkontribusi bagi negara.
"Posisi di Wantimpres memungkinkan Jokowi untuk tetap relevan dalam percaturan politik nasional tanpa harus bersaing dengan Prabowo. Ini adalah skenario yang win-win bagi kedua belah pihak," kata Agung.
Namun, Agung mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Prabowo perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika politik internal koalisi, aspirasi masyarakat, serta kepentingan nasional secara keseluruhan sebelum mengambil keputusan terkait reshuffle dan penempatan Jokowi di Wantimpres.
"Prabowo perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Setiap langkah yang diambil akan memiliki konsekuensi politik yang signifikan," tegasnya.
Sementara itu, masyarakat terus menanti dengan cemas dan berharap agar reshuffle kabinet, jika benar terjadi, dapat menghasilkan tim yang solid, kompeten, dan berintegritas, serta mampu membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran Jokowi di Wantimpres, jika terwujud, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi arah kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas politik nasional.
#Redaksi
