Palembang liputan 12 com.
Puluhan massa atas nama Eksekutif Wilayah Nusantara Corruption Watch Sumatera Selatan (EW-NCW Sumsel) sambangi Kantor Walikota Palembang 09/11/2025.
Massa menuntut ada Indikasi Mark up dan tumpang tindih anggaran pada Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang TA. 2025, sebagaimana uji petik terdapat 2 (dua) akun kegiatan yakninya pertama Belanja Kendaraan dan kedua Sewa Kendaraan, yang menelan anggaran milyaran rupiah
Kemudian terdapat Indikasi Mark up pada Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang TA. 2025, sebagaimana uji petik terdapat kegiatan pengadaan Komputer menelan anggaran milyaran rupiah
EW NCW Sumsel juga mengendus Indikasi Korupsi pada Lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang, sebagaimana uji petik terdapat kegiatan Perbaikan Draenase dilaksanakan secara ugal-ugalan (asal-asalan) pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025
Selanjutnya Indikasi Korupsi pada Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palembang, sebagaimana uji petik terdapat kegiatan Pengadaan Audio Conference Ruang Rapat yang menelan anggaran hingga 4 Milyar lebih di tahunnya pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024
Koordinator Aksi, Erik dalam orasinya menyampaikan bahwa fraud atau praktek-praktek manipulasi merupakan bagian dari praktek korupsi. Karena, delik korupsi tidak hanya berkutat pada pengelolaan aset atau keuangan, tapi juga pada kebijakan dalam penetapan anggaran kegiatan.
Dalam aksi tersebut, massa EW-NCW disambut oleh Staf ahli bidang pemerintahan kesosialan dan kemasyarakatan, M.Sadruddin Hadjar
Terkait dengan temuan 4 (empat) point di atas massa mendesak Walikota Palembang untuk memberhentikan Kepala BAPENDA & BPKAD Kota Palembang atas dugaan Mark Up dan Tumpang Tindih Anggaran Pengadaan T.A 2025
Kemudian massa mendesak Walikota Palembang untuk memberhentikan Kepala Kepala Dinas dan Kabid SDA pada Dinas PUPR Kota Palembang atas indikasi Proyek Drainase asal-asalan Tahun 2024 dan 2025
Dan mendesak Walikota Palembang untuk memberhentikan Sekwan, Kabag Keuangan, Kasubag Perlengkapan pada Sekretariat DPRD Kota Palembang atas dugaan pengadaan Audio 4 M setiap Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Berikutnya Koordinator Lapangan, M. Torik menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya hari ini adalah aksi pemanasan, karena pihaknya sedang menyusun gerakan "pecat dan tangkap pejabat koruptor".
"Kami menunggu ketegasan Walikota Palembang selama 7 kali 24 jam, jika tidak ada tanggapan serius kami akan melakukan aksi kembali" pungkas Koordinator Lapangan
(Budi.R.wnd#palbang)
0 Komentar