 |
| Insiden yang menewaskan dua warga di lokasi penambangan emas ilegal di Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, menarik perhatian masyarakat luas. |
Liputan12.com
Pohuwato ǁ Meskipun tragedi ini terjadi
pekan lalu, hingga kini kepolisian Resor Pohuwato belum menahan atau menetapkan
tersangka, memunculkan dugaan adanya mekanisme negosiasi belakang layar.
Insiden yang menewaskan dua warga di lokasi penambangan emas
ilegal di Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, menarik perhatian
masyarakat luas.
Spekulasi mengenai praktik suap semakin gencar terdengar.
Nama Ferdi Mardain kembali disebut sebagai pihak yang diduga kuat memainkan
peran kunci dalam pembayaran uang kepada keluarga korban agar mereka
menandatangani "surat pernyataan tidak keberatan" dan menolak proses
visum.
Hal ini memicu opini publik bahwa uang tersebut menjadi alat
penghalang untuk penegakan hukum yang transparan.
Kasat Reskrim Polres Pohuwato, AKP Khoirunnas, saat
menyikapi aksi unjuk rasa pada Selasa 4 November 2025, mengungkap bahwa
keluarga korban telah menyatakan tidak keberatan atas kejadian tersebut dan
memperlihatkan dokumen pendukung.
Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPD AKPERSI Provinsi
Gorontalo, Imran Uno, menyatakan kesungguhan membawa kasus ini ke ranah nasional.
"Kasus ini tidak boleh berhenti hanya di tingkat lokal. Ada indikasi penegakan hukum yang terhambat di Pohuwato. Kami sudah menyampaikan kondisi ini ke DPP AKPERSI pada rapat kerja nasional secara virtual, Rabu malam (5/11)," katanya.
Imran juga menyoroti menurunnya kepercayaan masyarakat
Pohuwato kepada aparat hukum setempat.
Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, memperkuat dukungan bagi
langkah DPD Gorontalo dan berjanji DPP AKPERSI akan mengajukan laporan resmi ke
Mabes Polri.
"Korban bukan sekadar angka statistik. Bila hukum dapat diabaikan hanya dengan surat dan uang, maka itu kemunduran bagi sistem hukum kita," tegas Rino.
Saat ini, AKPERSI dalam proses pengumpulan bukti dan data
guna mempersiapkan laporan resmi bagi Mabes Polri. Rino menegaskan pentingnya
pengiriman tim investigasi khusus untuk mengusut tuntas kasus ini.
"Nyawa manusia tidak dapat digantikan oleh materi apapun. Harus ada pertanggungjawaban hukum yang jelas," ujarnya.
Kasus kematian di Bulangita kini menjadi sorotan berbagai
kalangan yang menuntut agar keadilan ditegakkan secara objektif tanpa kompromi
di meja perundingan.
Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran hukum, aparat
penegak wajib bertindak cepat dan tanpa diskriminasi.
Sebagai organisasi yang peduli pada keadilan sosial dan
perlindungan hak wartawan, AKPERSI memegang komitmen kuat untuk mengawal
penyelesaian kasus ini hingga proses hukum berjalan adil di tingkat Mabes
Polri.
0 Komentar