INHIL-Dugaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran kembali mencuat di Desa Teluk Kiambang,Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.
Kasus ini ramai diperbincangkan setelah sebuah postingan di akun Facebook BERITA INHIL TEMBILAHAN menyoroti nasib seorang warga bernama Ibu Udin, penderita lumpuh dan stroke yang sudah bertahun-tahun tidak mampu beraktivitas.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Ibu Udin sebelumnya pernah menerima bantuan BPNT tanpa bantuan lansia. Namun kini, seluruh bantuan tersebut telah dihentikan oleh pihak desa tanpa alasan yang jelas.
Dulu Ibu Udin pernah dapat bantuan BPNT tanpa bantuan lansia. Tapi sekarang Ibu Udin tidak mendapat bantuan apapun sama sekali. Bantuan sudah dihentikan mereka,” tulis akun tersebut.
Postingan itu juga menyebut adanya dugaan tindakan tidak adil, curang, dan tidak manusiawi oleh oknum aparat desa. Penulis berharap agar pemerintah daerah dan lembaga terkait segera turun tangan memeriksa permasalahan tersebut.
Harap salah seorang dari lembaga terkait membaca postingan ini, dan segera menindaklanjuti. Kalau perlu, pecat dengan tidak secara terhormat,” lanjut isi unggahan.
Saat media ini mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa Teluk Kiambang, Ardiansyah, yang bersangkutan tidak memberikan respon apapun. Bahkan setelah beberapa kali dihubungi, nomor WhatsApp media ini tampak diblokir oleh kepala desa.
Salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.Kasihan Ibu Udin, beliau sudah lama sakit, seharusnya jadi prioritas penerima bantuan. Tapi malah yang sehat-sehat dapat, yang benar-benar butuh malah tidak,” ujarnya.
Masyarakat menduga adanya ketidakterbukaan dan kemungkinan penyelewengan dalam pendataan penerima BLT di Desa Teluk Kiambang. Ketika media mencoba menanyakan jumlah penerima BLT tahun 2024 dan 2025, kepala desa juga enggan memberikan penjelasan.
Warga berharap agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Dinas Sosial, segera meninjau ulang penyaluran bantuan sosial di desa tersebut serta mengambil langkah tegas apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang.
Sahroni/tim
0 Komentar