Sumsel, liputan 12. com.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 anjlok hingga 40% dampak dari pembayaran hutang negara, defisit pendapatan negara dan tingginya tingkat korupsi gerogoti uang negara lebih dari 20% .
Rahmadi Murwanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel menyatakan alokasi TKD Sumsel untuk tahun 2026 mengalami penurunan 39,38 persen terdiri dari komponen Dana Bagi Hasil (DBH) terpangkas hingga 71,7 persen, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anjlok 83,6 persen. Hanya DAK Nonfisik yang mengalami sedikit kenaikan, yakni 2,6 persen (6/10).
Dampak dari pemotongan anggaran ini harus disikapi bijak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / kota dengan melakukan pemotongan anggaran untuk kegiatan yang kurang mendesak dan biaya operasional yang tinggi.
Tunjangan Pendapatan Pegawai (TOP) , gaji TGUPP yang di ambil dari post BUMD, operasional kantor untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat, gaji pengurus BUMD yang terlampau besar dan pengurangan belanja Pokir DPRD hingga 80%.
Kebijakan ekstrem ini harus di lakukan demi kepentingan masyarakat dan demi mempertahankan ekonomi masyarakat yang saat ini sangat terpuruk dengan tingginya inflasi di lapisan bawah.
ASN yang selama ini mendapat tunjangan kinerja dan jabatan (TOP) harus ikhlas untuk di kencangkan ikat pinggangnya sebagai bentuk pelayanan masyarakat dan kepedulian.
BUMD yang hanya hidup dari core bisnis belas kasihan dari jatah bagian migas dan minerba, sebaiknya perampingan pengurus perusahaan karena hanya habiskan pendapatan usaha dengan gaji bejibun.
TGUPP yang terkesan melanggar program efisiensi Presiden Prabowo sebaiknya di kurangi hingga 2 atau 3 orang saja dan gaji disesuaikan pendapatan minimum masyarakat atau setara UMR.
Pokir di tiadakan untuk beberapa tahun mendatang karena hanya membebani struktur APBD yang telah mengakomodir keinginan masyarakat dengan perbaikan infrastruktur.
(Koresponden: Budi.R/wnd#palembang)
0 Komentar