Ambigu "kebijakan pemerintah, KKMP kota Palembang terancam kritis.

Palembang liputan 12. com.
KKMP (Koperasi kelurahan Merah putih),mulai khawatir dengan kebijakan pemerintah yang terkesan ambigu,tidak jelas dan tidak pasti.
Bahkan proses yang berbelit,dan kurang peka nya pemerintah dengan keberadaan KKMP di wilayah kelurahan masing-masing.

Keluhan tersebut terungkap dalam beberapa diskusi, sosialisasi dan forum pelatihan pengurus KKMP sekota Palembang,yang biasanya di tanyakan oleh Para pengurus.

Misi awal KKMP untuk merangkul UMKM dan masyarakat kelurahan untuk ikut berperan dalam kemandirian ekonomi kerakyatan dan peningkatan taraf hidup ternyata harus terkubur.
Karena salah satu langkah stimulan KKMP mengajak masyarakat kelurahan,dan UMKM agar lebih produktif dan meningkatkan produktivitas dengan bantuan modal yang dijanjikan mencapai 3 milyar per unit KKMP,tidak bisa dinikmati dengan mudah oleh anggota KKMP yang ingin mengbangkan usaha rumahan nya, maupun usaha mikro.

Karena pemerintah tidak memberikan bantuan simpan pinjam,tapi dengan bekerja sama dengan rekanan berupa produk bukan berupa uang modal.

Seperti beras SPHP dari Bulog,gas Elpiji dari patra niaga Pertamina, pruduk Idfood,pruduk perbankan dan lain-lain yang tidak berupa dana.

Sehingga sulit mengajak UMKM untuk bergabung dengan KKMP, karena tertutup Nya kesempatan untuk modal usaha bagi UMKM dan home industri.

Apalagi disaat KKMP baru mulai dengan membuka gerai sembako untuk kebutuhan masyarakat sekitar, KKMP harus bertarung harga dengan maraknya penjualan beras SPHP dari Bulog yang di jual oleh badan, Instasi atau institusi, dengan dalih ketahanan pangan,yang jelas jelas menutup keran jual beli di gerai KKMP, yang persaingan harga nya sangat signifikan,begitu juga produk minyak makan subsidi (minyak Kita)yang dijual lebih murah dibandingkan KKMP, begitupun produk dari Idfood yang juga banyak di jual di toko dengan harga lebih murah,ini juga menjadi tantangan KKMP.
"Mestinya pemerintah lebih peka dengan keberadaan KKMP, untuk tidak membuat program yang bisa membuat KKMP lumpuh,"ujar salah satu pengurus KKMP di Sukodadi.

Kalau sampai akhir Desember 2025 program ketahanan pangan atau operasi pasar murah tidak di hentikan,maka sudah dapat dipastikan usaha KKMP akan gulung tikar dan menjadi kritis bahkan terancam tutup, tegas Pak Taat suyudana (Nanang), mengungkapkan kekhawatiran Nya.

Meskipun demikian Dirinya mengaku optimistis Dengan KKMP bila pemerintah benar-benar serius mendukung program pemerintah pusat tersebut.
Dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KKMP.
Namun kalau program tandingan terus digulirkan ditengah geliat KKMP,maka dirinya memastikan KKMP Hanya tinggal nama "tegas Pak Taat.

Apalagi Dana 3milyar yang di gadang gadang bakal menopang hidup nya usaha KKMP pun belum jelas regulasi nya,dan entah kapan Bisa di realisasikan.

Dari hal ini tentunya pengurus KKMP menunggu kebijakan dan keseriusan pemerintah dari pusat hingga daerah untuk menumbuh kembangkan KKMP sebagai Soko guru perekonomian dan menjadi kan masyarakat kelurahan mandiri dan berdaulat secara ekonomi,dan meningkatkan taraf kehidupan.
(Wnd #palembang)



Posting Komentar

0 Komentar

Viewers