Mesuji.-- Liputan12.COM --
Bukti nyata Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Perwakilan provinsi Lampung, yang diduga Rekomendasinya tidak di patuhi dan dilaksanakan oleh PJ Bupati dan Sekda Kabupaten Mesuji terhadap oknum kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) kabupaten Mesuji.
Seperti yang disebutkan diatas, yang diduga yang menjadikan oknum kadis dan kroni-nya menjadi arogan, salah satu arogansi yang di tunjukan oleh oknum Kadis PUPR kabupaten Mesuji adalah nge-blog nomor WhatsApp (Wa) beberapa awak media yang ikut memberitakan dirinya, serta tidak berkenan di temuin oleh awak media di kantor PUPR kabupaten Mesuji dengan alasan dinas luar (DL).
Saat ini publik bertanya-tanya, Lembaga Negara sekelas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang disinyalir tidak di takuti sama sekali oleh oknum Kadis PUPR, apa lagi hanya laporan masyarakat/Lembaga swadaya masyarakat (LSM)/Aktivis yang hanya bisa melaporkan apa yang di lihatnya dengan mata kepalanya sendiri di lokasi pekerjaan konstruksi/Proyek, tanpa ada tambahan back-up data lainnya. sudah pasti tidak akan di tanggapi.
Adanya temuan hasil audit dari Lembaga Negara sekelas BPK RI menjadi indikasi adanya prilaku dugaan korupsi oknum pejabat birokrasi di dalam pemerintahan daerah yang tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi malahan ada dugaan menjadikan oknum tersebut pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.
PNS seharusnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintah, serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme.
Mematuhi kewajiban dan larangan PNS, serta janji/ sumpah PNS pada saat di angkat menjadi CPNS maupun menduduki jabatan negara.
Hasil LHP BPK Tahun 2023 untuk TA 2022 , dan LHP BPK tahun 2022 untuk TA 2021, TEMUAN di dinas PUPR kabupaten Mesuji mencapai miliaran rupiah, tetapi PJ Bupati dan Sekda kabupaten Mesuji diduga tidak mematuhi atau tidak berani mengambil tindakan atas rekomendasi dari BPK tersebut.
Rasa kecewa sangat mendalam juga di tunjukan oleh ketua umum DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung, bapak Ferry Saputra, Ys., SH., CLE diruang kerjanya di Bandar Lampung :
" Ada apa dan kenapa PJ Bupati dan Sekda kabupaten Mesuji belum mengambil tindakan tegas terhadap oknum Kadis PUPR. harus di ingat itu uang rakyat, di pergunakan untuk kesejahteraan, kemakmuran dan pemerataan pembangunan di kabupaten Mesuji".
ujarnya di hadapan awak media ini.
Kamis (22/02/2024).
Beberapa kegiatan di Dinas PUPR dan Sekretariat Daerah kabupaten Mesuji yang diduga ada penyimpangan:
(a).-- Dinas PUPR.
Kegiatan belanja di dinas PUPR kabupaten Mesuji sungguh fantastis pada tahun anggaran 2022.
1.-- Belanja jasa tenaga penanganan Prasarana dan sarana umum meliputi :
Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, insentif sopir dump truk besar, insentif dump truk kecil, upah harian Helper mekanik, tangki air, upah harian Helper BBM, upah harian Helper Tanki air, upah harian Helper truk mixer, upah harian harian supir mobil Hiluk BBM, upah harian sopir mobil tangki BBM, upah mobil truk engkel besar, upah harian supir truk engkel sedang, dan upah harian tenaga Helper self loader.
Rp 2.332.200.000.
2.-- Belanja lembur meliputi insentif uang makan (operator/driver/helper/pengawas), uang makan staf THL kantor, upah lembur piket diluar jam kerja (ASN) dan upah lembur piket diluar jam kerja (THL).
Rp 155.200.000.
3.-- Retensi peningkatan jalan Brabasan -- Wiralaga.
Rp 400.000.000.
4.-- Belanja jasa tenaga Ahli ( 1 paket konsultan individual).
Rp 70.000.000.
5.-- Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.(Belanja jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
Rp 109.200.000.
6.-- Honorarium sekretariat tim komisi irigasi, honorarium Tim komisi irigasi I dan ll.
Rp 148.500.000.
7.-- Pembangunan tangki septik skala individu pedesaan minimal 50 KK desa Gedung Boga kec. Way Serdang.
Rp 406.000.000.
8.-- dst - nya
(b).-- SEKRETARIAT DAERAH.
Kegiatan di Sekretariat Daerah kabupaten Mesuji
Yang sangat Fantastis :
(1).-- Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan:
Rp 1.812.000.000.
-- Badan Amil Zakat musik.
-- Muslimat NU.
-- Darma wanita.
-- Persatuan kabupaten Mesuji.
-- Biaya dan tunjangan tim pembina haji daerah (TPHD)/ Tim pembimbing ibadah haji daerah/Tim kesehatan haji daerah.
-- Hibah kepada rumah Ibadah.
-- Beasiswa pendidikan.
-- MUI.
-- PARISADE.
-- Forum keluarga anggota DPRD.
-- Tim penggerak PKK kab.Mesuji.
(2).-- Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu :
Rp 855.000.000.
-- Bantuan sosial uang kepada 105 pengurus makam di kabupaten Mesuji.
-- Bantuan uang kepada guru keagamaan di kabupaten Mesuji.
(3).-- Belanja perjalanan dinas biasa.
Rp 695.114.000.
( Biaya transportasi darat Mesuji -- Bandar Lampung, biaya penginapan pejabat eselon lV/staf, Bandar Lampung uang harian luar daerah dalam provinsi.
(4).-- Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
Rp 344.300.000.
(5).-- Dst-nya.
Hingga berita ini di terbitkan, oknum kepala dinas PUPR belum berkenan menbuka blog WhatsApp-nya awak media.
(Berita Bersambung).
Penulis/pimpinan Redaksi: Ujang M
Posting Komentar