 |
| Viralnya keluhan seorang warga Camplong, Kabupaten Sampang, yang mengaku dikenakan tarif parkir Rp10.000 saat hendak melaksanakan ibadah di Masjid Harton, kawasan Wisata Pantai New Harton. Karcis parkir yang bertuliskan tarif kendaraan roda empat tersebut memicu sorotan masyarakat dan mendorong pengelola untuk mengevaluasi sistem parkir bagi jamaah masjid. |
Sampang, Liputan12.com – Sebuah video pendek yang memperlihatkan keluhan seorang warga saat hendak melaksanakan ibadah di Masjid Harton, kawasan Wisata Pantai New Harton, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, menjadi perbincangan publik. Video tersebut memicu sorotan terhadap sistem penarikan tarif parkir yang dinilai perlu dievaluasi, khususnya bagi masyarakat yang datang dengan tujuan beribadah.
Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak seorang pria memegang selembar karcis parkir bertuliskan Wisata Pantai New Harton. Pada karcis tersebut tercantum tarif parkir kendaraan roda empat atau mobil sebesar Rp10.000.
Dengan latar belakang bangunan Masjid Harton yang terlihat terang pada malam hari, pria tersebut menyampaikan kekecewaannya karena harus membayar tarif parkir ketika hendak menuju masjid untuk beribadah.
Nada protes yang disampaikan terdengar emosional. Ia mengungkapkan rasa malu sebagai warga Camplong atas kondisi yang dialaminya. Keluhan tersebut kemudian menyebar luas dan mengundang beragam tanggapan dari masyarakat.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nominal Rp10.000. Lebih jauh, kejadian tersebut menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana pengelola kawasan wisata menempatkan kepentingan masyarakat yang hendak menjalankan ibadah di tengah sistem pengelolaan kawasan komersial.
Masjid dan Kawasan Wisata, Mengapa Jamaah Harus Disamakan dengan Pengunjung?
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam video dan materi yang beredar, Masjid Harton berada dalam satu kawasan yang berdekatan dengan objek Wisata Pantai New Harton. Kondisi tersebut diduga membuat akses masuk dan area parkir kedua lokasi berada dalam satu sistem pengelolaan.
Di sinilah persoalan mulai menjadi perhatian.
Pengunjung yang datang untuk menikmati fasilitas wisata tentu memiliki kepentingan berbeda dengan masyarakat yang hanya hendak menunaikan kewajiban ibadah. Wisatawan datang untuk berekreasi, sedangkan jamaah datang untuk menjalankan aktivitas keagamaan yang semestinya memperoleh kemudahan akses.
Apabila keduanya diberlakukan dengan mekanisme tarif yang sama tanpa adanya pemisahan atau fasilitas khusus bagi jamaah, maka wajar apabila kebijakan tersebut dipertanyakan dari sisi kepatutan dan pelayanan publik.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah seseorang yang hanya ingin menunaikan sholat di masjid harus terlebih dahulu membayar tarif parkir yang diberlakukan untuk kawasan wisata?
Persoalan ini patut mendapatkan perhatian serius. Sebab, keberadaan tempat ibadah di tengah kawasan wisata semestinya menjadi fasilitas yang memberikan kemudahan, bukan justru menghadirkan kesan bahwa setiap akses menuju tempat ibadah harus melewati mekanisme pembayaran komersial.
Jangan Sampai Kepentingan Komersial Mengaburkan Hak Masyarakat untuk Beribadah
Pengelolaan kawasan wisata memang membutuhkan biaya operasional. Penjagaan kendaraan, kebersihan, pemeliharaan fasilitas, serta keamanan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab pengelola.
Namun, alasan operasional tidak serta-merta menutup ruang evaluasi terhadap kebijakan tarif, terutama ketika di dalam kawasan tersebut terdapat fasilitas ibadah yang juga digunakan masyarakat umum.
Pengelola seharusnya mampu menyusun sistem yang membedakan kepentingan pengunjung wisata dengan jamaah masjid.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah menyediakan akses khusus bagi jamaah, menerapkan karcis parkir berbeda, atau memberikan pembebasan maupun keringanan tarif bagi kendaraan yang digunakan untuk keperluan ibadah.
Sistem tersebut dapat disertai pengaturan petugas di pintu masuk, sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh pengunjung yang sebenarnya hendak menikmati kawasan wisata.
Dengan demikian, kepentingan operasional pengelola tetap dapat diperhatikan tanpa mengabaikan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat yang hendak beribadah.
Viral di Media Sosial, Pengelola Perlu Berikan Penjelasan Terbuka
Viralnya video tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pihak pengelola Wisata Pantai New Harton. Keluhan masyarakat tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai kritik atau serangan terhadap usaha wisata, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan.
Transparansi mengenai sistem penarikan parkir juga menjadi hal penting. Masyarakat berhak mengetahui apakah tarif Rp10.000 tersebut merupakan tarif resmi yang diberlakukan untuk seluruh kendaraan roda empat, bagaimana mekanisme pengelolaannya, serta apakah telah tersedia kebijakan khusus bagi jamaah Masjid Harton.
Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan area parkir dan bagaimana koordinasi antara pengelola kawasan wisata dengan pihak pengurus masjid.
Jangan sampai keberadaan masjid yang menjadi tempat masyarakat menjalankan ibadah justru menimbulkan persoalan akses akibat tidak adanya pengaturan yang jelas.
Pengelola dan Pengurus Masjid Diharapkan Duduk Bersama
Persoalan ini sebaiknya tidak berhenti pada viralnya video dan perdebatan di media sosial. Diperlukan komunikasi terbuka antara pengelola Wisata Pantai New Harton, pengurus Masjid Harton, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah setempat.
Langkah konkret perlu dilakukan untuk memastikan jamaah memperoleh kemudahan ketika hendak melaksanakan sholat, baik pada waktu siang maupun malam hari.
Pemerintah desa dan pihak terkait juga dapat mendorong adanya evaluasi terhadap tata kelola akses dan parkir di kawasan tersebut, sehingga kepentingan wisata, masyarakat, dan kegiatan keagamaan dapat berjalan berdampingan.
Sebab, pengembangan pariwisata tidak hanya diukur dari keindahan bangunan, gemerlap lampu, maupun jumlah pengunjung yang datang. Kualitas pelayanan, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap kebutuhan masyarakat juga merupakan bagian penting dari wajah sebuah destinasi wisata.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola Wisata Pantai New Harton terkait keluhan tarif parkir Rp10.000 bagi kendaraan roda empat yang disampaikan dalam video tersebut.
Redaksi Liputan12.com masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada pihak pengelola maupun pengurus Masjid Harton guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan tarif, mekanisme pengelolaan parkir, serta kemungkinan penerapan fasilitas khusus bagi jamaah.
Pemberitaan ini juga diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama, bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan mendorong terciptanya tata kelola kawasan wisata yang lebih manusiawi, transparan, dan berpihak pada kenyamanan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat yang datang dengan niat menunaikan ibadah justru merasa terbebani oleh persoalan parkir. Wisata boleh dikelola secara profesional dan komersial, tetapi kemudahan akses menuju tempat ibadah juga harus mendapatkan perhatian yang layak.
Reporter: Saladin
LIPUTAN12.COM
