 |
| Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sempat menjalani pemeriksaan selama semalaman sebagai saksi dan dilepaskan menjelang Subuh. Namun, pada sore harinya kembali dipanggil penyidik, ditetapkan sebagai tersangka, dan dilakukan penahanan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkap kronologi pemeriksaan tersebut. |
Jakarta, Liputan12.com – Kronologi penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai terungkap ke publik. Salah satu fakta yang menjadi perhatian adalah proses pemeriksaan yang dijalaninya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Listyo Sigit sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan intensif sebagai saksi selama semalaman.
Pemeriksaan tersebut berlangsung hingga menjelang pagi. Setelah menjalani pemeriksaan, Listyo Sigit kemudian dilepaskan sekitar pukul 05.00 WIB karena saat itu status hukumnya masih sebagai saksi.
Namun, situasi berubah pada sore harinya. Penyidik kembali memanggil Listyo Sigit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah pemeriksaan tersebut, penyidik langsung menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
Yusril menjelaskan bahwa pelepasan Listyo Sigit pada pagi hari terjadi sebelum adanya penetapan status tersangka.
"(Dilepas) sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jam 05.00 pagi, semalaman itu diperiksa sebagai saksi dan sesudah itu menjelang subuh dilepaskan. Tapi sore jam 5 itu dipanggil lagi, diperiksa lagi dan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan," tutur Yusril.
Tiga Pejabat Jadi Tersangka
Dalam perkara tersebut, penyidik Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Ketiganya diduga terlibat dalam perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Kasus ini menjadi perhatian luas karena salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan jejak digital untuk menghilangkan bukti elektronik.
Penegakan Hukum Jadi Sorotan
Terungkapnya kronologi pemeriksaan Listyo Sigit menambah perhatian publik terhadap penanganan perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian tersebut.
Proses hukum ini sekaligus menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, penetapan tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Pembuktian atas dugaan tindak pidana yang disangkakan tetap harus dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai hukum yang berlaku.
Publik kini menantikan perkembangan penyidikan serta pengungkapan secara menyeluruh mengenai dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana aktivitas itu dapat berlangsung.
Liputan12.com – Mengawal Informasi, Menyuarakan Fakta.
