- -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Polda Banten Tidak Hadir dalam Sidang Praperadilan, Wilson Lalengke: Jangan Biarkan Hukum Menjadi Alat Kekuasaan

Senin, 16 November 2026 | 11/16/2026 06:09:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-16T11:10:45Z
Tim Penasihat Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners bersama pihak terkait saat berada di Ditreskrimum Polda Banten (foto atas). Sementara foto bawah memperlihatkan suasana ruang persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Serang, Senin (16/11/2026), dalam perkara Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Srg. (Foto: TIM/RED)


Serang, Liputan12.com – Ketidakhadiran Polda Banten selaku Termohon dalam sidang praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Srg di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Senin (16/11/2026), menuai sorotan dari Tim Penasihat Hukum (PH) Kantor Firma Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners.


Tim kuasa hukum tersangka berinisial J mempertanyakan sikap penyidik Polda Banten yang tidak menghadiri persidangan, meskipun menurut informasi yang diterima pihak pemohon, pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut.


Bagi tim penasihat hukum, ketidakhadiran pihak kepolisian dalam persidangan yang menguji tindakan penyidiknya sendiri merupakan persoalan serius. Sebab, praperadilan merupakan salah satu instrumen kontrol yudisial untuk memastikan tindakan aparat penegak hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Advokat Ujang Kosadih, S.H. menegaskan bahwa proses praperadilan harus dihormati oleh seluruh pihak, termasuk institusi kepolisian yang menjadi Termohon.


"Praperadilan merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan sesuai ruang lingkup serta ketentuan hukum acara pidana. Karena itu, kehadiran aparat sebagai pihak Termohon merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap mekanisme kontrol yudisial," tegas Ujang seusai menghadiri persidangan.


Persoalkan Proses Penetapan Tersangka dan Penahanan


Perkara tersebut bermula pada 26 Oktober 2026, ketika J dipanggil oleh penyidik Polda Banten untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan kegiatan lelang arisan.


Namun, berdasarkan keterangan dan dokumen yang disampaikan Tim Penasihat Hukum, pada hari yang sama klien mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, dan selanjutnya menjalani penahanan.


Tim PH mempersoalkan proses tersebut karena, menurut keterangan mereka, sebelum pemanggilan pada 26 Oktober 2026, J belum pernah menjalani pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun dalam kapasitas lainnya terkait perkara yang sedang ditangani.


Kondisi itu kemudian menjadi salah satu dasar bagi tim kuasa hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan guna menguji keabsahan tindakan penyidik.


Sejumlah aspek hukum menjadi perhatian, mulai dari pemenuhan persyaratan penetapan tersangka, kecukupan alat bukti, hingga prosedur penangkapan dan penahanan.


Tim PH mempertanyakan apakah seluruh tindakan penyidik telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana serta apakah hak-hak hukum klien mereka telah dipenuhi sebagaimana mestinya.


"Penetapan tersangka dan penahanan bukan semata-mata berdasarkan penilaian sepihak aparat penyidik. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," demikian penegasan Ujang.


Wilson Lalengke: Kekuasaan Aparat Tidak Boleh Melampaui Hukum


Sorotan terhadap perkara tersebut juga disampaikan Wilson Lalengke, alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI tahun 2012.


Dari Jakarta, Senin (16/11/2026), Wilson menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan penegakan hukum yang dinilainya harus selalu mengedepankan perlindungan hak-hak warga negara.


Menurutnya, kepolisian memang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan tanpa batas yang dapat dijalankan tanpa pengawasan.


"Polisi adalah pelayan masyarakat dan penegak hukum, bukan penguasa atas kehidupan warga negara. Setiap tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan konstitusional. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru digunakan untuk menekan, menakut-nakuti, atau merampas hak-hak masyarakat," tegas Wilson.


Ia menilai praperadilan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem negara hukum untuk menguji apakah tindakan aparat telah sesuai dengan aturan.


"Jika penyidik merasa seluruh tindakannya sudah benar, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindari pengujian di pengadilan. Hadir dalam persidangan merupakan bentuk tanggung jawab institusional sekaligus penghormatan terhadap supremasi hukum," ujarnya.


Wilson juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.


Menurutnya, prinsip tersebut harus diwujudkan secara nyata tanpa membedakan status sosial, jabatan, kedudukan, maupun kewenangan seseorang.


Keadilan dan Hak Warga Negara Harus Dilindungi


Dalam perspektif filsafat hukum, Wilson mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran sejumlah filsuf klasik dan modern.


Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan distributif dan korektif menekankan pentingnya perlakuan adil berdasarkan hak dan kedudukan setiap orang. Sementara Immanuel Kant mengajarkan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki martabat, bukan sekadar objek untuk mencapai kepentingan tertentu.


Prinsip tersebut, menurut Wilson, relevan dalam proses penegakan hukum. Seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekalipun tetap memiliki hak asasi dan berhak memperoleh proses hukum yang adil.


Ia juga mengingatkan pemikiran John Locke mengenai pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan yang diberikan kepada aparat harus dijalankan berdasarkan hukum dan bertujuan melindungi hak-hak masyarakat, bukan justru membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang.


Wilson menilai integritas aparat penegak hukum tidak cukup diukur dari keberhasilan mengungkap perkara atau menetapkan seseorang sebagai tersangka. Lebih dari itu, integritas juga terlihat dari kepatuhan terhadap prosedur, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan hukum.


Minta Pengawasan Kapolda, Kompolnas, dan Propam


Sementara itu, Tim Penasihat Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut melalui jalur hukum secara profesional dan konstitusional.


Mereka berharap Pengadilan Negeri Serang melanjutkan pemeriksaan praperadilan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku serta mempertimbangkan konsekuensi hukum atas ketidakhadiran Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Tim PH juga meminta Kapolda Banten memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut dan memastikan seluruh jajaran penyidik menjalankan tugas secara profesional, transparan, serta tidak melampaui kewenangan.


Selain itu, Wilson Lalengke mendorong Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk memberikan perhatian apabila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan.


"Supremasi hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam pidato pejabat. Hukum harus menjadi panglima bagi semua orang, termasuk mereka yang diberi kewenangan untuk menegakkannya. Aparat yang menegakkan hukum juga wajib tunduk kepada hukum," pungkas Ketua Umum PPWI tersebut.


Perkara praperadilan ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut kepentingan seorang warga negara yang sedang menghadapi proses pidana. Lebih jauh, proses tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan memastikan prinsip negara hukum berjalan sebagaimana mestinya.


Sebagaimana prinsip klasik yang dikenal melalui ungkapan Salus populi suprema lex esto, keselamatan dan kesejahteraan rakyat hendaknya menjadi hukum tertinggi.


Penegakan hukum sejati harus menghadirkan keadilan, bukan ketakutan; memberikan perlindungan, bukan tekanan; serta memastikan bahwa tidak seorang pun, termasuk aparat yang memiliki kewenangan, berada di atas hukum.



(TIM/RED)

×
Berita Terbaru Update