Serang, Banten, Liputan12.com – Ketidakhadiran Polda Banten selaku pihak Termohon dalam sidang praperadilan perkara Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang menjadi perhatian Tim Penasihat Hukum (PH) tersangka berinisial J.
Tim penasihat hukum dari Kantor Firma Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners menyayangkan tidak hadirnya pihak Termohon dalam persidangan tersebut. Padahal, menurut informasi yang diterima tim kuasa hukum, Pengadilan Negeri Serang telah melayangkan panggilan secara resmi dan patut kepada Polda Banten.
Bagi Tim PH, praperadilan merupakan instrumen hukum penting yang diberikan negara kepada masyarakat untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka, penangkapan, hingga penahanan.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena terdapat sejumlah tindakan penyidik yang dipersoalkan oleh pihak pemohon dan dinilai perlu mendapatkan pengujian secara objektif melalui mekanisme peradilan.
Penetapan Tersangka Hingga Penahanan Dipertanyakan
Berdasarkan keterangan Tim Penasihat Hukum, perkara yang menjerat J bermula pada 26 Oktober 2026. Saat itu, J mendapat panggilan dari penyidik Polda Banten untuk pertama kalinya menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan kegiatan lelang arisan.
Namun, menurut keterangan klien dan dokumen yang dimiliki tim kuasa hukum, pada hari yang sama J langsung ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, dan kemudian dilakukan penahanan.
Tim PH juga menyampaikan bahwa sebelum tanggal tersebut, kliennya mengaku belum pernah menjalani pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun dalam tahapan pemeriksaan lainnya terkait perkara tersebut.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pengajuan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Serang.
Sejumlah aspek yang dipersoalkan meliputi prosedur penetapan tersangka, kecukupan alat bukti, keabsahan penangkapan dan penahanan, serta pemenuhan hak-hak hukum tersangka selama proses penyidikan.
Tim penasihat hukum berpandangan bahwa seluruh tindakan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan mengenai kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara.
Kuasa Hukum: Penegakan Hukum Harus Profesional dan Transparan
Tim PH menegaskan bahwa pengajuan praperadilan bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan penggunaan hak konstitusional melalui mekanisme hukum yang telah disediakan negara.
Menurut mereka, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka sekalipun tetap mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan proses penegakan hukum yang sesuai prosedur.
Tim PH juga mengingatkan agar kewenangan aparat penegak hukum dijalankan secara profesional, transparan, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, apabila benar telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, dinilai perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan proses hukum.
Berharap Pengadilan Bertindak Objektif
Kantor Firma Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut melalui jalur hukum secara profesional dan konstitusional.
Tim penasihat hukum meminta Pengadilan Negeri Serang tetap menjalankan pemeriksaan praperadilan secara objektif dan mempertimbangkan konsekuensi hukum atas ketidakhadiran Termohon sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Selain itu, Tim PH berharap Kapolda Banten beserta jajaran memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut, khususnya menyangkut prosedur penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.
Pihaknya berharap seluruh persoalan yang dipermasalahkan dapat diperiksa secara terbuka berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUPREMASI HUKUM JANGAN HANYA MENJADI SLOGAN
Tim Penasihat Hukum menilai bahwa supremasi hukum harus diwujudkan melalui praktik penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Setiap tindakan aparat penegak hukum harus dapat diuji melalui mekanisme yang tersedia, sehingga prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga.
Melalui permohonan praperadilan ini, Tim PH berharap majelis hakim dapat memberikan penilaian secara independen terhadap seluruh dalil yang diajukan pemohon.
Sementara itu, keterangan resmi dari pihak Polda Banten terkait ketidakhadiran dalam persidangan maupun pokok keberatan yang diajukan Tim Penasihat Hukum belum tercantum dalam materi siaran pers yang diterima redaksi.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penerapan prosedur hukum dalam proses penyidikan serta perlindungan hak-hak warga negara.
Sumber: Kantor Firma Hukum Ujang Kosadih, S.H. & Partners.
Redaksi Liputan12.com
Independen dan Berimbang

