Sulawesi Utara, Liputan12.com – Kebijakan penertiban aktivitas pertambangan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai sorotan. Ketua Umum Aliansi Aktivis Anti Korupsi Nasional (A3KN), Maykel R. Tielung, SE., SH., MH., secara tegas meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara agar mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat dalam melakukan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Maykel menilai, penanganan persoalan pertambangan rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada tindakan penertiban dan penutupan aktivitas masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menghadirkan solusi konkret, terutama bagi warga yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertambangan.
Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan tebang pilih. Sebab, apabila aktivitas pertambangan masyarakat menjadi sasaran penindakan, maka aktivitas perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor serupa juga harus mendapatkan pengawasan secara transparan dan menyeluruh.
“Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi sasaran penertiban, sementara perusahaan-perusahaan besar yang melakukan aktivitas produksi justru tidak diawasi secara maksimal. Kalau penegakan hukum, harus berlaku untuk semua, jangan tebang pilih,” tegas Maykel.
Menurutnya, konsistensi aparat dalam melakukan pengawasan merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik. Penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bukti yang jelas, serta perlakuan yang setara terhadap setiap pihak tanpa membedakan skala usaha maupun kekuatan ekonomi.
Pertambangan Rakyat Menyangkut Nasib Banyak Keluarga
Maykel juga menyoroti besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan rakyat di Sulawesi Utara. Ia mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan bukan hanya menyangkut kepentingan seorang pekerja, tetapi juga keberlangsungan ekonomi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.
Di balik pekerjaan seorang penambang, terdapat tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, anak, orang tua, saudara, hingga kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari.
Karena itu, menurutnya, kebijakan penertiban harus memperhitungkan konsekuensi sosial yang dapat muncul apabila aktivitas ekonomi masyarakat dihentikan tanpa adanya alternatif maupun solusi yang jelas.
“Kalau hanya datang kemudian menutup aktivitas, yang menjadi korban bukan cuma penambangnya. Ada keluarga yang harus dihidupi. Ada anak, istri, orang tua dan saudara yang menggantungkan hidup dari pekerjaan itu,” ujarnya.
Meski demikian, Maykel menegaskan bahwa dirinya tidak sedang membenarkan seluruh aktivitas pertambangan tanpa aturan. Ia menyatakan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, serta wilayah yang dilarang untuk kegiatan pertambangan tetap harus dilindungi sesuai ketentuan hukum.
Namun, bagi masyarakat yang memiliki tanah dan ingin menjalankan kegiatan pertambangan melalui jalur legal, pemerintah harus memberikan kepastian regulasi, pendampingan administratif, serta akses terhadap mekanisme perizinan yang berlaku.
Dengan demikian, masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum akibat persoalan tata kelola dan proses administrasi yang belum terselesaikan.
Minta Kapolda Gandeng Pemerintah, Jangan Hanya Mengandalkan Penindakan
Lebih lanjut, Maykel mendesak Kapolda Sulawesi Utara agar mengambil langkah koordinatif dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait dalam menyelesaikan persoalan pertambangan rakyat.
Ia meminta Polda Sulut segera mengundang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kabupaten, serta dinas dan lembaga terkait untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Pembahasan itu, menurutnya, perlu mencakup kejelasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), mekanisme perizinan, pengawasan kegiatan pertambangan, perlindungan lingkungan, hingga pendampingan masyarakat dalam memenuhi persyaratan legalitas.
“Kapolda harus menggandeng pihak eksekutif. Undang pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dinas terkait dan instansi terkait. Duduk bersama, bahas bagaimana menyikapi persoalan ini. Jangan hanya mengedepankan penindakan, tetapi tidak menyiapkan solusi,” kritiknya.
Ia berpandangan, negara tidak boleh hanya hadir melalui tindakan penertiban, tetapi juga harus memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses pengurusan izin yang membutuhkan persyaratan administratif, waktu, dan biaya juga harus menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai prosedur, kewenangan, serta tahapan yang harus ditempuh agar aktivitas pertambangan dapat berlangsung secara sah dan bertanggung jawab.
Desak Ditintelkam Polda Sulut Turun Langsung ke Lapangan
Sorotan Maykel juga diarahkan kepada Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Sulawesi Utara.
Ia mendesak jajaran Ditintelkam agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melakukan pemetaan dan pengumpulan informasi secara langsung di kawasan pertambangan yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi sosial masyarakat, aktivitas pertambangan, persoalan perizinan, serta kemungkinan adanya perbedaan perlakuan dalam pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan.
Dengan turun langsung ke lapangan, aparat diharapkan dapat memahami persoalan secara utuh sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bertumpu pada laporan sepihak.
Maykel juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait mekanisme pengujian sampel dan sertifikasi hasil tambang yang dikaitkan dengan PT Antam. Ia meminta agar prosedur, standar, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut dijelaskan secara transparan.
Menurutnya, keterbukaan diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat. Setiap proses pengujian maupun sertifikasi harus memiliki dasar teknis dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Korporasi dan Perlindungan Lingkungan Harus Berjalan Seimbang
Maykel menegaskan bahwa persoalan pertambangan di Sulawesi Utara membutuhkan kebijakan yang adil dan menyeluruh. Pengawasan terhadap masyarakat maupun perusahaan harus berjalan berdasarkan standar hukum yang sama.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran perizinan, baik yang dilakukan oleh penambang rakyat maupun perusahaan berskala besar, aparat dan instansi berwenang harus menindaklanjutinya melalui pemeriksaan yang objektif dan sesuai prosedur.
Di sisi lain, perlindungan lingkungan hidup juga tidak boleh dikesampingkan. Aktivitas pertambangan harus memperhatikan ketentuan mengenai tata ruang, perizinan, keselamatan kerja, serta kewajiban pengelolaan dan pemulihan lingkungan.
Menurut Maykel, keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat, kepastian hukum, investasi, dan kelestarian lingkungan merupakan hal yang harus menjadi perhatian bersama.
Ia berharap Kapolda Sulawesi Utara dapat membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat penambang, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha pertambangan.
Negara Harus Hadir Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum
Menutup pernyataannya, Maykel kembali mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh kehilangan dimensi keadilan sosial. Ketegasan aparat memang diperlukan untuk mencegah pelanggaran, tetapi kebijakan tersebut harus dibarengi langkah penyelesaian yang memberikan kepastian bagi masyarakat.
Ia berharap persoalan pertambangan rakyat di Sulawesi Utara tidak terus berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai wilayah yang dapat ditambang, prosedur legalitas, serta perlakuan pengawasan yang adil. Sementara perusahaan besar juga harus tunduk pada ketentuan hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Pesan utama yang ingin disampaikan A3KN, kata Maykel, adalah agar penegakan hukum tidak hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi juga konsisten dalam mengawasi seluruh aktivitas pertambangan tanpa pengecualian.
Liputan12.com – Redaksi

