- -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Luka di Balik Piring Gizi: Dugaan Ketiadaan IPAL di Dapur SPPG Lamongan Picu Sorotan, ABJ Desak Penutupan Sementara

Jumat, 20 November 2026 | 11/20/2026 09:27:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-20T14:28:30Z
Tampak bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Wardhana Surya Nusantara di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Fasilitas tersebut menjadi perhatian setelah muncul sorotan mengenai pengelolaan limbah dan standar sanitasi dapur. (Foto: Tim Liputan12.com)


Lamongan, Liputan12.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia seharusnya didukung fasilitas pengolahan makanan yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, serta sanitasi lingkungan. Namun, munculnya persoalan pengelolaan limbah di salah satu fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lamongan kini menjadi perhatian serius.


Fasilitas SPPG yang dikelola Yayasan Wardhana Surya Nusantara, berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Banjar Anyar, Kelurahan Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mendapat sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.


Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kelengkapan infrastruktur sebuah dapur produksi makanan. Lebih dari itu, pengelolaan limbah berkaitan langsung dengan standar higiene sanitasi, keamanan pangan, perlindungan lingkungan, serta keselamatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional.


Kondisi fasilitas pembuangan yang terlihat dalam dokumentasi lapangan juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana alur pembuangan dan pengolahan air limbah dilakukan. Terlebih, aktivitas dapur berskala besar yang setiap hari melibatkan proses pencucian bahan pangan, peralatan memasak, serta pembersihan ruangan tentu menghasilkan limbah cair maupun sisa bahan organik dalam jumlah yang perlu dikelola secara benar.


Pengakuan Pengawas: IPAL Disebut Belum Tersedia


Sorotan terhadap fasilitas tersebut semakin menguat setelah adanya keterangan dari Minto, selaku Pengawas SPPG. Dalam keterangannya, Minto menyampaikan bahwa fasilitas dapur tersebut memang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).


Pernyataan tersebut menjadi informasi penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak pengelola maupun instansi terkait melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi sanitasi dan sistem pembuangan limbah.


Keberadaan IPAL merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan limbah cair, terutama pada fasilitas produksi makanan dengan intensitas kegiatan yang tinggi. Tanpa sistem pengolahan yang sesuai, air buangan yang mengandung sisa organik, minyak, lemak, maupun bahan pembersih berpotensi menimbulkan gangguan terhadap saluran drainase dan lingkungan apabila dibuang tanpa pengelolaan yang memadai.


Karena itu, persoalan ini tidak sepatutnya dianggap sebagai kekurangan teknis biasa yang dapat ditunda penyelesaiannya.


ABJ Desak Operasional Ditutup Sementara


Menanggapi kondisi tersebut, Akmad Suwito, selaku Humas Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ), menyampaikan desakan agar pihak berwenang melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan penghentian sementara operasional dapur SPPG sampai persoalan pengolahan limbah benar-benar dibenahi.


Menurut ABJ, kegiatan produksi makanan untuk program pemenuhan gizi harus mengutamakan keamanan pangan dan kesehatan lingkungan. Jangan sampai program yang memiliki tujuan baik justru menyisakan persoalan mendasar dalam penerapan standar sanitasi.


Akmad Suwito menegaskan bahwa kedekatan antara area pengolahan makanan dan titik pembuangan limbah perlu menjadi perhatian serius, terutama apabila belum tersedia sistem pemisahan serta pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.


"Dapur masak yang berdekatan dengan limbah Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi sumber risiko kontaminasi pangan, bau, dan masalah sanitasi jika tidak dipisahkan dan dikelola dengan benar, atau justru berpeluang menjadi sistem ekonomi sirkular bila limbahnya diolah secara terpisah dan higienis," ujar Akmad Suwito, Jumat (20/11/2026).


ABJ menilai, langkah pencegahan harus lebih diutamakan daripada menunggu munculnya persoalan kesehatan maupun pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap kelayakan fasilitas, sistem pembuangan, dan keberadaan instalasi pengolahan limbah dinilai mendesak dilakukan.


Keamanan Pangan Tidak Boleh Dipertaruhkan


Dalam operasional dapur SPPG, kebersihan tidak hanya diukur dari kondisi bahan makanan, peralatan memasak, maupun ruangan penyajian. Sistem sanitasi dan pengelolaan limbah juga menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses produksi makanan.


Air bekas pencucian bahan pangan, sisa minyak dan lemak, limbah pencucian peralatan, hingga sisa makanan harus ditangani melalui mekanisme yang tepat.


Apabila pengelolaan tersebut tidak dilakukan secara terencana, sejumlah persoalan dapat muncul, mulai dari penyumbatan saluran pembuangan, timbulnya bau tidak sedap, berkembangnya hama, hingga potensi gangguan kualitas lingkungan.


Selain itu, pemisahan antara zona pengolahan makanan dan area penanganan limbah harus benar-benar diperhatikan untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang.


Dengan demikian, keberadaan sistem pengolahan limbah bukan sekadar pelengkap bangunan, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan pemenuhan gizi.


Jangan Sampai Program Baik Terkendala Persoalan Teknis


Program MBG membawa harapan besar bagi masyarakat, khususnya para orang tua yang menginginkan anak-anak memperoleh makanan bergizi, aman, dan layak dikonsumsi.


Namun, kepercayaan masyarakat hanya dapat dipertahankan apabila seluruh proses penyelenggaraannya dilaksanakan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.


Fasilitas dapur yang digunakan untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar semestinya dipastikan memiliki kesiapan sarana dan prasarana, termasuk sistem air bersih, saluran pembuangan, pengelolaan limbah, serta penerapan higiene sanitasi.


Karena itu, persoalan yang mencuat di SPPG Dapur Lamongan perlu menjadi bahan evaluasi serius. Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga harus menyentuh kondisi faktual di lapangan.


Pengelola dan Instansi Berwenang Diminta Segera Memberikan Penjelasan


Mencuatnya persoalan ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari pihak terkait.


Bagaimana sistem pembuangan air limbah selama ini dijalankan? Apakah fasilitas tersebut telah memenuhi persyaratan sanitasi dan lingkungan? Bagaimana pengawasan terhadap kelayakan operasional dapur dilakukan sebelum dan selama kegiatan berlangsung?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan dan penjelasan resmi agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.


Pihak Yayasan Wardhana Surya Nusantara selaku pengelola diharapkan memberikan klarifikasi mengenai kondisi fasilitas, langkah penanganan limbah, serta rencana pemenuhan sarana IPAL. Instansi teknis terkait juga perlu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.


Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang diwajibkan, langkah pembinaan, perbaikan, maupun tindakan administratif harus dilakukan secara proporsional sesuai hasil pemeriksaan.


Kesehatan Anak dan Lingkungan Harus Menjadi Prioritas


Desakan ABJ agar operasional SPPG dihentikan sementara hingga persoalan IPAL dibenahi merupakan bentuk perhatian terhadap pentingnya aspek pencegahan dalam penyelenggaraan program pelayanan publik.


Meski demikian, keputusan mengenai penghentian operasional harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan kewenangan instansi terkait, dengan tetap mengutamakan perlindungan penerima manfaat.


Pada akhirnya, masyarakat tidak menghendaki program pemenuhan gizi yang memiliki tujuan mulia justru terbebani oleh persoalan mendasar yang semestinya dapat diantisipasi sejak tahap persiapan fasilitas.


Sebab, setiap makanan yang disajikan kepada anak-anak bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga mengandung tanggung jawab besar terhadap keamanan pangan dan kesehatan penerimanya.


Jangan sampai harapan besar untuk menciptakan generasi sehat justru dibayangi persoalan sanitasi yang belum terselesaikan.


Kini, publik menunggu langkah nyata dari pengelola SPPG, pihak Badan Gizi Nasional (BGN), serta instansi teknis Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memastikan seluruh persyaratan kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan limbah benar-benar terpenuhi.


Program pemenuhan gizi harus berjalan dengan baik, tetapi kesehatan anak-anak dan keselamatan lingkungan tidak boleh menjadi taruhan.



(Ther)

×
Berita Terbaru Update